Pembunuhan Ummat Islam Oleh Ummat Budha Myanmar

Pembunuhan Ummat Islam Oleh Ummat Budha Myanmar

BAGIKAN

Undang undang Pemerintah Negara Myanmar Sejak 1982, sudah tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai adalah sebagai warga negaranya. Mereka hanya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh atau keturunannya. Dengan kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini, kaum Rohingya pun banyak yang terpaksa memilih untuk meninggalkan Myanmar.

Islamophobia dan Rasisme Marak Dikampanyekan

Kaum Budha sangat  intensif mengkampanyekan sebagai yang diistilahkan kaum kalas, seridaknya hal itu telah dimulai sejak November 2011 melalui jejaring sosial Facebook.

Pesan pesan kebencian terhadap Ummat Islam telah disebarluaskan melalui facebook Oleh Ribuan orang Buddha (baik etnis Rakhine atau non-Rakhine) dengan berbagai tuduhan dan hujatan. Dalam bulan terakhir ini, hampir tiap hari jutaan pesan kebencian terhadap Muslim menyebar di Facebook dan e-mail.

Kelalaian pemerintah dalam menyikapi issue ini, membuat para politisi etnis Rakhine secara terang terangan dan dengan arogan melawan etnis Rohingya. Oleh karena itu, mereka yang menyebut diri para patriot Buddha, terus menyebarkan informasi kebencian terhadap Islam.

Walaupun Minoritas Muslim Myanmar telah berusaha mendekati media-media mainstream Burma untuk menghentikan kampanye Islampobia itu, tetapi usaha mereka itu tidak membuahkan hasil positif, sebab media media local itu telah menolak untuk memberikan dukungan untuk memberitakan kekerasan yang terjadi itu. Akibatnya penghancuran dua Masjid dan tindakan teroris terhadap rumah-rumah kaum Muslimin di utara dan pusat Burma pada April 2012 lalu luput dari pemberitaan.

Sumber REPUBLIKA.CO.ID melaporkan korban dalam sebuah kerusuhan yang terjadi pada 8 hingga 13 juni Sebanyak 29 orang tewas dan 38 orang lainnya luka-luka di negara bagian Rakhine di Myanmar antara umat Buddha lokal dan Muslim Rohingya.

Data 16 korban dari 29 itu diantaranya adalah dari muslim Rohingya. Dan hal itu telah diumumkan oleh Menteri Keamanan Negara Bagian dan Perbatasan Kolonel Htein Lin serta Pejabat Hukum U Hla Thein dalam konferensi pers yang baru pertama kali dilakukan pemerintah daerah, sejak keadaan darurat dan peraturan jam malam diberlakukan di negara bagian itu.

TINGGALKAN KOMENTAR