PAK HARTO DAN BULAN MARET

PAK HARTO DAN BULAN MARET

BAGIKAN

 PAK HARTO DAN BULAN MARET

Setiap orang tampaknya punya bulan keberuntungan. Jenderal Soeharto, presiden kedua RI, misalnya, selalu beruntung saat bulan MARET.

1 Maret 1949.

Inisiatif Serangan Oemoem ini biasanya dinisbatkan pada Pak Harto. Padahal koordinasi awal—dan inisiatif serangan—ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berkoordinasi dengan Panglima Besar Sudirman yang sedang bergerilya di Pacitan. Surat menyurat dilakukan melalui kurir. Suasana saat itu sangat genting karena beberapa bulan sebelumnya, Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir dan beberapa anggota kabinet menjadi tahanan rumah dan kemudian diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara, dan Bangka, beberapa hari setelah Yogyakarta, ibukota RI pasca perjanjian Renville digempur Belanda melalui Operasi Kraai (Operasi Gagak), 18 Desember 1948. Sejarawan militer Saleh Djamhari mencatat, Panglima Besar Sudirman memohon kepada Bung Karno agar segera meninggalkan Yogya, tapi Bung Karno bergeming. Selain itu, Tahi Bonar Simatupang, salah satu kepercayaan Jenderal Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, juga mencatat, betapa bakal repotnya tatkala Bung Karno dan Bung Hatta ikut menyingkir ke hutan. Paling tidak, tentara harus menyiapkan satu batalion mengawal Bung Karno, dan satu batalion lagi mengawal Bung Hatta. Tidak efektif bagi gerak pasukan gerilya. Akhirnya, kabinet memutuskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tetap di Yogya, sedangkan Panglima Besar melanjutkan gerilya.

Untuk mempertahankan eksistensi negara dalam hukum internasional, dengan cerdik, Bung Karno dan Bung Hatta, pada 19 Desember 1948, membuat surat kuasa menunjuk Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di Bukit Tinggi. Dwi Tunggal juga membuat surat kuasa “cadangan” untuk Dubes Indonesia di India, Soedarsono, agar mendirikan pemerintahan pengasingan (exile government) di Newe Delhi jika Sjafruddin tertangkap Belanda.

Kondisi militer Indonesia saat itu sebenarnya masih payah, karena tentara masih terlibat “konflik internal” dengan milisi sipil pasca kebijakan Reorganisasi-Rasionalisasi (ReRa) tentara, 2 Januari 1948. Belum lagi kondisi ribuan pasukan Divisi Siliwangi yang melakukan long march dari Jawa Barat (akibat Perjanjian Renville) menuju Solo lalu dilibatkan dalam memadamkan Pemberontakan FDR-PKI 18 September 1948. Kondisi yang kepayahan ini masih pula harus menghadapi serangan Agresi Militer Belanda II. Praktis, dalam suasana gerilya, Panglima Besar harus menyatukan kekuatan Divisi Diponegoro, Siliwangi dan Brawijaya dalam satu komando melalui Perintah Siasat Nomor 1/ STOP/48/ 5/48. Dengan perintah siasat ini, Panglima Besar memutuskan mengadopsi taktik tentara Jerman yang dikenal dengan nama Wehrkreise. Wehr artinya pertahanan, kreise berarti wilayah. Inilah strategi membentuk kantong pertahanan dan tidak menyerang tentara Belanda secara frontal. Letnan Kolonel Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Komandan Brigade X Yogyakarta, menjadi Komandan Wehrkreise III.

Melalui koordinasi Jendera Sudirman dan Sultan HB IX yang dijalankan melalui surat, juga atas hasil diskusi Panglima Besar dengan Kolonel Wiliater Hutagalung dan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III yang membawahkan Pulau Jawa, mereka sepakat menujuk Letkol Soeharto menjadi komandan lapangan serangan besar-besaran beberapa saat berikutnya. Pak Harto, atas perintah Sudirman, sebenarnya sudah tiga melakukan serangan sporadis dengan kekuatan ala kadarnya ke basis tentara Belanda di Yogya dan sekitarnya. Serangan sporadis ini berfungsi agar pasukan yang tersisa secara perlahan-lahan menyatu ke kantong pertahanan hingga membentuk kompi sendiri. Cerdas! “Pak Harto sendirilah yang mengumpulkan pasukan yang tercerai berai dengan jalan kaki mengelilingi Yogya,” kata Mayjend (Purn.) Sukotjo Tjokroatmodjo, salah seorang yang ikut bertempur saat itu, sebagaimana disampaikan ke Tempo (18 Nopember 2012).

Pak Harto dalam persiapan serangan besar-besaran secara berkala berkomunikasi dengan Sri Sultan HB IX, baik melalui kurir maupun dating ke keratin secara langsung dengan cara menyamar. Rencana awalnya, serangan umum dilaksanakan pada 28 Februari 1949, tapi rencana ini terendus Belanda, sehingga digagalkan. Akhirnya, serangan dilakukan pada 1 Maret, dengan sirene pasar Beringharjo, pukul 06.00 WIB, sebagai penanda serangan dimulai. Seluruh prajurit memakai janur kuning yang diikat di leher, kepada, atau tangan—sebagai simbol keselamatan—persis cerita dalam Wayang Anoman Obong. Serangan umum ini sukses. Selama 6 jam TNI berhasil mengunci Yogyakarta dari pasukan bala bantuan Belanda yang mencoba merangsek dari luar. Keberhasilan menduduki Yogya ini segera disiarkan melalu RRI, lalu diteruskan ke radio Rimba Raya Aceh yang segera mengabarkan ke seluruh dunia. Dunia akhirnya tahu jika setelah digebuk Perjanjian Renville dan Agresi Militer Belanda, Bangsa Indonesia masih ada. Delegasi Indonesia di PBB juga semakin percaya diri mengabarkan keberadaan Indonesia.

Dalam Tahta Untuk rakyat, biografi Sri Sultan HB IX, memang ia tidak mengaku secara tegas sebagai inisiator serangan umum tersebut, namun koordinasi melalui surat dengan Panglima Besar Sudirman yang ia tuturkan dalam buku tersebut justru membuktikan bahwa keduanya adalah inisiator serangan umum sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Adapun Pak Harto, sebagai komandan lapangan, perannya juga tak bias dianggap enteng. Ia mampu membangkitkan moral tempur ribuan prajurit yang sebelumnya tercerai berai dari kesatuannya, dan berhasil melaksanakan perintah Sri Sultan HB IX agar serangan tersebut tidak boleh gagal.

Adapun mistifikasi dan “kultus” bahwa Pak Harto sebagai inisiator serangan merupakan upaya pembelokan yang dilakukan oleh sejarawan Orde Baru, dan tentu atas restu Pak Harto, sebagaimana yang ditemui dalam buku “Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD” yang diterbitkan Dinas Sejarah Militer TNI AD tahun 1972, di buku sejarah yang ada di sekolah, hingga dalam film Janur Kuning.
Melalui peristiwa Serangan Oemoem tersebut, karier militer Pak Harto semakin moncer. Peristiwa tersebut menjadi pijakan Pak Harto untuk terus menanjak dalam militer Indonesia.

Bulan keberuntungan MARET juga menjadi penanda karier militernya. 1 MARET 1953, pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel.

Peristiwa lain yang terkait dengan keberuntungan pak Harto di bulan MARET adalah tatkala terbit Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar. Inilah surat paling misterius, yang dokumen aslinya tak terlacak dan proses penyusunan ini diwarnai kontroversi, bahkan dianggap sebagai langkah Pak Harto melakukan kudeta merangkak terhadap Bung Karno. Tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf, biasanya selalu bungkam jika ditanya tentang Supersemar ini, padahal ketiganya dianggap tahu detail Supersemar dan proses penandatanganannya.

Melalui Lewat surat itu Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto, waktu itu Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil Supersemar memang berisi pelimpahan wewenang kepada Jenderal Soeharto “untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR”.

Esoknya, Jenderal Soeharto, atas nama Presiden, mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah harian itu lalu disusul dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966. Isinya: membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah serta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh RI. Akhirnya tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan terlaksana. Berita itu segera tersebar. 12 Maret 1966 seolah menandai pergantian kekuasaan secara de facto; dari Bung Karno ke Pak Harto.

Berikutnya, Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 MARET 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Pak Harto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 MARET 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru.

23 MARET 1973, Pak Harto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR (Tap MPR No IX/MPR/1973) pada untuk jabatan yang kedua kali. Saat Itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendampinginya sebagai wakil presiden.

22 MARET 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden.

1 Maret 1983, Sidang Umum MPR memutuskan memilih kembali pak Harto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia.

Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri.

10 MARET 1988, Pak Harto, the Smiling General, kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono.

Pak Harto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang keenam kalinya pada 10 MARET 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden.

Setelah enam kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup (12 MARET 1994).

10 MARET 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Saat itu tanda-tanda ambruknya kekuasaan yang ia genggam sekian lama mulai tampak. Ia dilantik di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam.

Seminggu berikutnya, pada 17 MARET 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter. Kebijakan ini tidak memiliki pengaruh signifikan hingga akhirnya gelombang reformasi menyapu kekuasan yang telah ia duduki lebih dari 30 tahun.

Rijal Mumazziq Z

Komentar Penting:
Bagi Nahdliyyin, Pak Harto dikenang sebagai presiden yg sangat sukses melakukan de-NU-isasi. Selama Pak Harto menjabat presiden ada tiga posisi yg “diharamkan” utk diduduki Nahdliyyin : menteri agama, ketua umum MUI, dan ketua umum PPP. Di samping itu, tidak ada satu pun warga NU yg menjadi pejabat eselon satu (misalnya dirjen, irjen atau sekjen kementerian, rektor PTN). Belum lagi begitu banyak warga NU yg menjadi korban kekerasan aparat karena kasus politik (tidak mau mendukung Golkar), itu saya lihat sendiri kejadiannya pada menjelang Pemilu 1982 (era sebelumnya kata orang tua saya jauh lebih dahsyat). Semoga Tuhan mengampuni semua dosa kita semua amin.

TINGGALKAN KOMENTAR