Nasab Anak Zina Dalam Pergulatan Fiqih

Nasab Anak Zina Dalam Pergulatan Fiqih

BAGIKAN

Perbedaan Toleransi Agama dan Pluralisme Agama

Tidak dapat dipungkiri, putusan MK terhadap permohonan uji pasal 43 UU no: 1/1974 yang diajukan Machica Mukhtar menimbulkan implikasi hukum yang besar dalam tataran hukum positif. Putusan tersebut juga bersinggungan atau bisa dikatakan bergesekan dengan wilayah keyakinan umat Islam karena secara otomatis memberikan pengakuan dan pengukuhan kepada anak yang terlahir dari hubungan diluar ikatan pernikahan yang sah, dan bahkan bagi sebagian orang terkesan memberikan “legalitas” terhadap praktik hubungan bebas tanpa ikatan pernikahan.

Pergesekan tersebut memanas karena sikap mayoritas ulama yang bersepakat bahwa nasab anak yang terlahir dari hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah dinisbahkan kepada ibunya dan karenanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sikap dan pendapat tersebut tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “الولد للفراش و اللعاهر الحجر “ (Anak tersebut milik suami sah dan batu bagi sang pezina) (HR Bukhari). Mereka hanya berbeda pendapat ketika muncul klaim atau permohonan penetapan nasab sang anak.

Masih berdasarkan hadits yang sama, dalam kasus adanya klaim, mayoritas ulama menarik kesimpulan bahwa hadits tersebut dengan jelas menunjuukan penetapan nasab kepada ayah biologis hanya diberikan kepada anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, tidak kepada mereka yang melakukan perzinaan(1).

Mereka juga mendasarkan pendapatnya kepada konsensus ulama (ijma’) terhadap kaidah الولد للفراش yang berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam menisbahkan nasab seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, hak penisbatan nasab kepada ayah tidak diberikan kepada ayah dari anak yang dihasilkan dari perzinaan.(2)

Ditambah lagi, mayoritas ulama dan madzhab juga memandang nasab merupakan anugerah untuk seorang pria; sebagai tanda keberlangsungan jalur keturunannya dan pengukuhannya sebagai seorang ayah. Oleh karena itu, menurut pendapat mayoritas, penafian nasab kepada ayah biologis karena zina adalah hukuman bagi sang ayah karena telah melakukan perbuatan nista dalam pandangan Allah.

Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh Al Hasan, Ibn Sirin, Ishaq, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayim Al-Jauzi berkaitan dengan nasab anak zina. Kelompok ini menyatakan kebolehan penasaban anak zina kepada sang ayah. Dasarnya adalah riwayat yang menceritakan perselisihan antara Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam’ah. Dalam kasus ini, walaupun Rasulullah SAW menemukan kemiripan dalam diri anak tersebut dengan Uthbah bin Abi Waqqash, beliau bersabda, “Anak ini milikmu, Abd bin Zam’ah. (Karena) Anak milik suami dari perkawinan yang sah, dan batu bagi pezina. (Akan tetapi) Hijab dirimu wahai Saudah binti Zam’ah darinya” (HR Bukhari dan Muslim).

Pendapat kedua memandang Rasulullah tetap menyatakan bahwa anak adalah milik suami yang sah dan hal ini tidak dapat gugur hanya karena klaim pezina. Akan tetapi, pada kasus dalam hadits tersebut, Rasulullah melihat kemiripan tak terbantahkan antara Uthbah bin Abi Waqqash dan anak tersebut, sehingga beliau memerintahkan Saudah, yang seharusnya merupakan saudara kandung sang anak untuk menurunkan hijabnya. Tindakan ini mengindikasikan pemisahan antara penilaian dengan kondisi lahiriah (menisbatkan nasab tersebut kepada suami sah akibat perkawinan) dan peristiwa kelahiran sehingga menghilangkan pengharaman antara anak tersebut dan Saudah r.a. Jika bukan karena adanya perkawinan sah maka penisbatan antara anak dan ayah biologisnya akan terjadi (Ibn Taumiyah, Majmu’ Fatawa: 32/87).

Dasar lain dari pendapat ini adalah perbuatan Umar bin Khattab r.a yang menisbatkan nasab anak-anak yang terlahir dari perzinaan pada masa jahiliyah kepada ayah biologisnya (ibn Taimiyah: 32/73). Tindakan ini mengindikasikan sahnya penisbatan tersebut ketika adanya klaim atau perselisihan yang berkaitan dengan nasab dengan syarat tidak adanya kondisi yang menyatakan sebaliknya.

Lebih jauh lagi, kelompok kedua berpendapat bahwa kehamilan seorang wanita dari perbuatan zina bersumber dari pertemuan sperma dan ovum pelakunya, dan pada saat itu sudah terjadi nasab/keturunan. Walaupun, perzinaan bukanlah jalan yang disyaratkan untuk mendapatkan nasab (Ibn ‘Atsimiin, Syarh Riyadhoh Sholihin: 2/44). Maka, masalah kehamilan merupakan fenomena alami dan hukum datang untuk menguatkan fenomena tersebut.

Untuk kondisi dan situasi yang ada saat ini, pendapat kedua menjadi penting dan kuat. Sebab, efek jera dan sanksi sosial yang diharapkan menjadi hukuman bagi pelaku zina menjadi semakin menurun. Kondisi tersebut dikarenakan penisbatan nasab yang dulu menjadi tingkat kebanggaan seorang pria, karena menunjukkan keberlajutan garis darahnya, perlahan memudar. Justru, efek sanksi sosial itu justru dipikul oleh anak hasil hubungan tersebut yang mewujud dalam perlakukan diskriminatif dalam pergaulan sosial, pendidikan, dan mungkin pekerjaan dan masa depannya. Padahal, seorang anak dijamin kefitrahannya oleh Al-Qur’an dan Sunnah dan karenanya tidak seharusnya menanggung dosa dan akibat dari perbuatan orang tuanya.

Kemudian, tindakan Rasulullah SAW dalam hadist yang menjadi dasar kelompok kedua yaitu tetap menisbatkan sang anak kepada suami sah pada waktu itu walaupun tidak dapat menutup mata akan kemiripan fisik sang anak dengan pengklaim memiliki kecenderungan sebaliknya; perintah beliau kepada Saudah menguatkan hal tersebut. Tindakan tersebut mengindikasikan lebh jauh bahwa pada saat itu redaksi “Anak milik suami dari perkawinan yang sah” merupakan sebuah metode paling kuat dan valid dalam pembuktian nasab, setingkat lebih tinggi dari kekuatan pembuktian berdasarkan kemiripan fisik semata. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada, kemungkinan reinterpretasi terhadap kaidah tersebut menjadi terbuka dengan menempatkan penggunaan pembuktian eksternal melalui metode ilmiah yang keakuratannya teruji secara ilmiah sebagai metode yang lebih kuat dari “Anak milik suami dari perkawinan yang sah”.

Namun, sebagaimana aturan lain, implementasi pendapat ini dalam tataran hukum positif Indonesia masih memerlukan pengkajian mendalam dan mendetail serta dukungan politik dari pemerintah. Sehingga, diharapkan putusan dan kajian yang kita paparkan diatas merupakan awal dari serangkaian kajian dan bahasan yang mengerucut kepada undang-undang dan regulasi yang dapat menjadi referensi atau rujukan bagi para penegak hukum. Wallahu’alam bi shawab.

 

Referensi:

 

(1) As-Sarkhasi, Al-Mabsuth: 17/154; Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid: 2/391; As-Syairazi, Al-Muhadzab: 2/127; Ibn Qudamah, Al-Mughni: 6/266; An-Nawawi, Syarh Shohih Muslim: 10/37—dalam Makalah Dr. Mazin Hani berjudul

اثبات نسب ولد الزنى بالبصمة الوراثية

(2) As-Sarkhasi, Al-Mabsuth: 17/154; al-Hatthaab, Mawahib al-Jalil: 2/240; S-Syairazi, al-Muhadzab: 2/120, Ibn Qudamah, Al-Mughni: 6/266—dalam Makalah Dr. Mazin Hani berjudul

اثبات نسب ولد الزنى بالبصمة الوراثية

(3) http://islamqa.info/ar/ref/85043

***) Disusun oleh A.K. Anwar–Diperuntukkan untuk Majalah Penghulu, Medio 2011

 

Artikel No.22

Oleh : Asli Madu

 

TINGGALKAN KOMENTAR