Maslahah Mursalah dalam perspektif Salafi

Maslahah Mursalah dalam perspektif Salafi

BAGIKAN

Dalam beberapa artikel yang telah beredar dikalangan salafy terjadi beberapa kerancuan dan kebingungan ketika konsep Bid’ah mereka di pertemukan dengan manhaj istinbath dari para Imam Mujtahid utamanya ketika dipandang dari perspektif Maslahah Mursalah dan Istihsan, distorsi mereka ketika kemudian menempatkan Maslahah Mursalah hanya dalam masalah ibadah mahdhoh dan kemudian “memaksakan” semua amaliyah baru itu bid’ah dan sesat, padahal para jumhur ulama telah menandaskan bahwa Maslahah Mursalah menempati pada  mu’amalah.[1]

PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH

 

Syekh Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan

المصلحة المرسلة اي المطلقة,في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها[2]

Syekh Ahmad Ibrahim Beik mendefinisikan :

وهي المحافظة على مقصود الشارع من جلب المنافع ودراء المفاسد عن الخلق. والمراد بالمرسلة ما لا ترجع الى نص معين  من نصوص الشرع, ولم يرد فيها ما يشهد لها بالإعتبار ولا بالإلغاء[3]

 

Dari dua definisi diatas dapat difahami bahwa Mashlahah Mursalah adalah maslahah yang tidak di singgung syara’ untuk mengerjakannya atau meninggalkannya sedang kalau di kerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.

Dari hal ini nampak jelas bahwa Maslahah Mursalah itu menempati hal yang baru dan yang tidak disinggung syara’ , Maslahah Mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia (dloruri) berupa pemeliharaan agama (hifdz al-din), pemeliharaan Jiwa (hifdz al-nafs), pemeliharaan Keturunan (hifdz al-nasl), pemeliharaan harta (hifdz al-mal), dan pemeliharaan akal (hifdz al-aql)[4].

Konsekwensi yang ada adalah akan adanya bid’ah (inovasi), apalagi dalam berbagai hadits telah disampaikan bahwa bid’ah itu tertolak, dalam menyikapi hal ini kalangan ulama mengatakan yang dimaksud dari pengertian hadits itu kembali kepada perubahan hukum dengan meyakini tidak ada sesuatu yang sedikitpun mendekati kepada sesuatu yang benar-benar baru, dengan maksud untuk benar-benar memperoleh tujuan pokok syareat yang kembali kepadanya dan beberapa furu-furu  dan syareat tetap menjadi tolak ukurnya[5]. Lebih lanjut Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari memberikan pertimbangan hal ini dilihat dari beberapa sisi, pertama apabila dilihat perkara yang baru itu mempunyai kandungan maqoshid Syareah yang besar maka bukan termasuk bid’ah, kedua dengan memperhatikan qoidah-qoidah para imam salaf al-Ummah dengan jalan sunnah, ketiga dengan mempertimbangkan syawahid al-Ahkam, yaitu melihat sisi tafshili (perinciannya) berupa syareat sittah yaitu wajib, nadb, tahrim, karahah, khilaf al-Awla, serta ibahah[6].

Terkait dengan hal ini dalam mengaplikasikan Maslahah Mursalah para jumhur ulama bersepakat bahwa Maslahah Mursalah itu mu’tabar dalam fiqih islam dengan catatan selagi tidak berpatok pada hawa nafsu dan syahwat semata, serta tidak bertentangan dengan nash-nash dan sesuai maqoshid syar’inya[7].

Dari hal ini jelaslah bahwa penggunaan Maslahah Mursalah berkaitan erat dengan bid’ah dan dapat  menjadi istinbath hukum dengan syarat sesuai dengan maqoshid syar’inya dan sesuai dengan nash-nash, serta masalah-masalah furu’iyyah syaraeat tetap menjadi tolak ukur, dalam hal ini salah seorang murid Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah yaitu Syekh Ibnul Qoyyim al-Jauziyah mengatakan dalam I’lam al-Muwaqqi’in juz 2 ayat 459, bahwa pokok dari Syareat  adalah ketika Maslahah dan Mafsadah bertentangan, maka di dahulukan yang paling kuat dari keduanya, dengan redaksi sebagai barikut:

من اصول الشريعة اذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم ارجحهما[8]

 

KERANCUAN SALAFY MEMAHAMI QOIDAH ASAL IBADAH

Para ulama sepakat pemakaian Maslahah Mursalah, Istihsan, Qiyas  menempati pada mu’amalah bukan pada ranah Ibadah Mahdhoh, namun dalam beberapa tulisan yang bermunculan dari beberapa kalangan salafy banyak kerancuan bahkan kesalahan dalam menghukumi suatu amaliyah dari kalangan Islam yang lain, mereka mengannggap beberapa amaliyah yang dilakukan seperti tahlilan, yasinan, mauled, peringatan isra’ dan mi’raj serta kegiatan yang lain sebagai suatu ibadah, hal itu berkaitan dengan suatu qoidah asal dari suatu ibadah adalah batal sehingga tegaknya dalil suatu perintah

الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر[9]

Rupanya dalam memahami qoidah tersebut terjadi kerancuan membedakan amaliyah diatas sebagai ibadah apa sebagai suatu adat, padahal Syekh Ibnul Qoyyim sendiri sudah memperincikan pembagian qoidah antara ibadah mahdhoh dan muamalah (adat), beliau mengatakan Ibadah dalam ini mahdhoh bermanfaat bagi agama, sedangkan adat di butuhkan untuk agama dari sisi dunianya, ibadah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan ditetapkan dengan syara’ , sedangkan adat adalah kebiasaan yang bersifat duniawi dalam rangka kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk ibadahnya, perintah dan larangan itu sesuatu yang telah ditetapkan Allah, dan Ibadah wajib baginya perintah, maka Imam Hanbali dan para ahli hadits lainnya menandaskan bahwa asal dari suatu ibadah adalah tauqifi, maka tidak boleh mensyareatkan sesuatu yang tidak di syareatkan oleh Allah, sedangkan dalam masalah adat beliau  Syekh Ibnul Qoyyim mengatakan asal dari suatu adat adalah di maafkan atau boleh, dan tidak menjadi suatu kekhawatiran selagi tidak sesuatu yang diharamkan

العادات الاصل فيها العفو,فلا يحظر منها الا ما حرمه[10]

Dari sini nampak jelaslah  kesalahan dalam memahami suatu masalah dari para salafy ketika menghukumi amaliyah yang selama ini menjadi suatu kebiasaan di lakukan aswaja, untuk itu menarik sekali ungkapan Syekh Ibnu Qoyyim dalam I’lamul Muwaqqi’in dalam juz 1 hal 383 yaitu

الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر, والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم[11]

Demikian sekelumit tulisan kami buat dan semoga bias menjadi renungan bagi kita semua.

 

 

 

 

BAPA’E OCHA

 

 

[1] A. Hanafi, Ushul Fiqih, Widjaya Jakarta, 1989,hal 144.

 

[2] . Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqhi, Dar el-Qalam, Mesir, 1398H/1978M, hal. 84

 

[3]  Ahmad Ibrahim Beik, Ilmu Ushul al-Fiqhi, dar el-Anshor, Mesir,tt, hal.103

 

[4]  As Syekh Muhammad Hudhori Bek, Ushul al-Fiqhi, Dar el-Fikr, Mesir, 1409H/1988M, hal.301

 

[5]  KH. Hasyim Asy’ari, Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah, al-Tsurots al-Islamy, PP. Tebuireng Jombang, 1418 H, hal. 06

 

[6]  ………., opcit, hal. 06-07.

 

[7]  As Syekh Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, Dar el-Fikr, Mesir, 1377H/1985M, hal. 234

 

[8]  Abi Abdir rahman Abdul Majid al-Jazairi, al-Qowaid al Fiqhiyyah al-Mustahrijah min I’lam al –Muwaqi’in, Dar el-Ibnu al-Qoyyim, Mesir, 1421 H, hal.329

 

[9]   …….., opcit, hal 544.

 

[10] …….. opcit, hal 542- 543

 

[11] ……… opcit, hal 546

TINGGALKAN KOMENTAR