Kurikulum Pendidikan Sebagai Bagian Politik

Kurikulum Pendidikan Sebagai Bagian Politik

BAGIKAN

Logo Tut Wuri Handayani - hitam

Pengantar

Mungkin sering kita dengar dan sudah menjadi bahan perbincangan umum jika pemerintahan baru, kurikulum pendidikan juga baru. Sudah berkali-kali kita gonta-ganti kurikulum. Sebagian memandang ini sebuah upaya yang boros, mengada-ada bahkan dikesankan hanya sebagai proyek untuk menghabiskan anggaran saja. Pandangan ini akhirnya memberikan stempel miring kepada perubahan kurikulum. Bagi mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan, merasakan betapa capeknya mengikuti perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Tapi, itulah fakta bahwa kurikulum pendidikan itu bagian dari politik.

Kurikulum Sebagai Nilai Plus Politik

Setiap pemerintahan, selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Ketika sebuah rezim berkuasa selalu berusaha mencitrakan ataupun kerja keras yang serius untuk mempunyai nilai plus bagi rakyatnya. Dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik. Pendidikan dalam konteks ini dapat dijadikan nilai plus yang dapat diterima secara massif di seluruh pelosok negeri, langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat di kemudian hari, atau dengan kata lain, tidak sekedar memberi tampilan yang baik tetapi dunia pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah.

Oleh karena itu setiap menteri pendidikan yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan akan selalu melakukan inovasi-inovasi agar bidang yang dikelola memberi nilai plus politik tersebut. Kurikulum pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat menjanjikan. Jika berhasil dalam urusan pendidikan ini dan mempunyai nilai plus di mata rakyat, makan akan mudah mengeruk suara pada pemilu berikutnya. Banyak sekali contoh beberapa kepala daerah kemudian menjadi kepala dinas pendidikan menjadi pasangannya dan berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah.

Padahal belum tentu perubahan kurikulum yang dilakukan mempunyai dampak baik bagi masyarakat. Argumen bisa diajukan, mengapa jika memang kurikulum itu sudah baik, kemudian diganti? Bukankah itu menunjukkan bahwa kurikulum sebelumnya menunjukkan adanya kekurangan, kelemahan?

Kurikulum sebagai Kebijakan

Politik, tidak semata-mata urusan kekuasaan, tetapi juga menyangkut kebijakan. Artinya politik itu adalah bagaimana sebuah ide, cita-cita dapat direalisasikan dalam wujud kebijakan. Dari sudut pandang ini, kurikulum pendidikan merupakan sebuah kebijakan yang ada dalam domain pemerintah (bukan legislatif). Pemerintah wajib merencanakan, melaksanakan (implementasi) dan evaluasi. Secara umum kurikulum yang pernah hadir di republik ini dapat dikatakan sudah baik. Sebagai sebuah perencanaan dunia pendidikan, sudah baik, apalagi setiap kurukulum selalu memperhatikan aspek fakta sosial dan keadaan perubahan yang dikehendaki. Ketika persoalan moral menjadi hal prioritas, maka kurikulum berkarakter disusun. Ketika kebutuhan SDM berkompeten, maka kurikulum disusun menggunakan capaian-capain kompetensi tertentu. Namun, pada tataran implementasi selalu menjadi persoalan besar atau dapat dikatakan gagal.

Saya ajukan sebuah contoh dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, dimana setiap lulusan Sekolah Dasar (SD) bagi yang beragama Islam harus sudah mampu membaca al qur’an dan menghafal beberapa surat pendek. Apakah ini sudah terpenuhi? Apakah mereka yang gagal memenuhi kompetensi ini juga tidak lulus dari SD? Adakah konsistensi antara rencana/aturan (dalam kurikulum) tersebut dilaksanakan? Demikian kemampuan membaca, menulis dan berhitung (CALISTUNG) yang harus dikuasi oleh siswa SD pada jenjang tertentu, tetapi masih banyak anak-anak SD yang tidak mempunyai kemampuan CALISTUNG dengan baik.

Bagaimana Dengan Kurikulum 2013 ?

Kurikulum 2013 juga tidak bisa dipisahkan dari politik. Tidak bisa kurikulum ini dipandang terpisah dari urusan politik. Pada masa pemerintahan SBY yang kedua ini tentu kurikulum 2013 dapat menjadi nilai plus bagi citra politik SBY (meski bisa saja tidak menjadi targetnya). Akan ada peninggalan manis dari SBY yang bisa dikenang oleh rakyat banyak, yaitu kurikulum 2013. Secara substansi kurikulum 2013 adalah upaya lebih menyederhanakan jenis mata pelajaran, dimana siswa tidak terbebani oleh banyaknya jenis pelajaran yang harus dipelajari, dari jenjang dasar sampai atas. Ini akan memberikan dampak bagi kegiatan yang lebih intensif, mendalam, eksploratif pada bidang-bidang tertentu dan mendasar. Jumlah mata pelajaran menyusut, tetapi tidak dengan waktu yang dihabiskan. Ini diharapkan kelak akan menghasilkan SDM yang benar-benar tangguh dalam penguasaan IPTEK serta dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan jaman.

Agak berbeda dari sebelumnya, kurikulum 2013 sebagai kebijakan menempatkan pada proses formulasi, melibatkan masyarakat untuk melakukan uji publik. Artinya pemerintah tidak langsung begitu saja menerapkan kebijakan baru, tetapi sebelum dilaksanakan melibatkan seluruh komponen yang relevan turut serta memberi masukan dan penyempurnaan. Tahap ini memang menimbulkan kegaduhan luar biasa sehingga perdebatan tak bisa dihindari. Tetapi itulah prinsip demokrasi politik dalam sebuah kebijakan. Dengan proses semacam ini diharapkan dapat mengurangi kegagalan dalam tahap implementasi, karena benar-benar dikaji oleh para praktisi dari seluruh republik dan bisa menyesuaikan kondisi kekinian masing-masing daerah.

Penutup

Kurikulum pendidikan sebagai bagian politik tidak bisa dilepaskan dari pergantian rezim. Kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun 2014 mungkin akan dijalankan selama satu tahun saja, karena tahun 2015 sudah memasuki pemilihan presiden baru. Bisa jadi nanti akan berubah lagi, sebab siapa yang bisa menjamin bahwa politik pendidikan rezim mendatang sepaham dengan yang sekarang? Kurikulum 2013 yang sudah dicanangkan sejak 2010 dan mengalami proses uji publik yang melelahkan bisa menguap begitu saja tanpa bekas, jika rezim baru muncul dengan kurikulum baru. Namun, boleh berharap semoga kekuatan publik dalam turut serta mengujinya kelak akan mempunyai peran penting dalam implementasinya, sehingga resiko kegagalan dalam implementasi dapat terhindari. Semoga kekuatan politik rakyatlah yang menentukan perlu tidaknya kurikulum pendidikan berubah atau tidak, bukan kepentingan politik pencitraan sesaat.

Wallahu ‘alamu bishshowab 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR