Islam Dan Jaminan Sosialnya

Islam Dan Jaminan Sosialnya

BAGIKAN

Islam Dan Keadilan SosialSalah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil” (an ta’dilu) maupun keharusan “menegakkan keadilan” (kunu qawwamina bi al-qisthi), berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Quran.

Dengan meminjam dua buah kata sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, UUD 45 mengemukakan tujuan bernegara : menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan (prosperity and liberty) sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan dari pada prinsip kemerdekaan itu.

Dengan demikian, sangat mengherankan jika kita sekarang lebih mementingkan swastanisasi/ privatisasi dalam dunia usaha, daripada mengembangkan rasa keadilan itu sendiri. Seolah-olah kita mengikuti kedua prinsip kemakmuran dan kebebasan itu, dan dengan demikian kita kehilangan rasa keadilan kita. Sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga BBM -yang kemudian dicabut kembali-, menunjukkan hal itu dengan jelas, kalau kita tidak berprinsip keadilan.

Tentulah kenaikan harga itu harus menunggu kenaikan pendapatan, bukan sebaliknya. Bukankah dengan demikian, telah terjadi pengambilalihan sebuah paham dari negeri lain ke negeri kita yang memiliki prinsip lain, sesuai dengan ketentuan UUD 45? Adakah kapitalisme klasik yang melindungi kaum lemah, dengan akibat mereka harus dihilangkan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Bukankah yang dimaksudkan oleh para pendiri negeri kita, adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kaum lemah?

Jelaslah dengan demikian, antara ketentuan dalam UUD 45 dan kebijakan pemerintah, terdapat kesenjangan dan perbedaan yang sangat menyolok. Dapat dikatakan, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidaklah didasarkan pada konstitusi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, ketentuan UUD ditinggalkan karena keserakahan beberapa orang saja yang menginginkan keuntungan maksimal bagi diri dan golongan mereka saja. Ini adalah sikap dan kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi oleh masyarakat dengan tegas. Keengganan kita untuk melakukan koreksi itu, hanya akan mengakibatkan kebijakan dan sikap pemerintah yang lebih jauh lagi menyimpang dari ketentuan UUD 45.

Hendaknya pun pemerintah bersikap lapang dada dan menerima kritikan atas penyimpangan dari UUD 45 itu, sebagai sebuah masukan yang konstruktif. Kita memiliki UUD 45 yang harus di-perhatikan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Kalau ingin menyimpang dari ketentuan konstitusi itu, maka konstitusi harus dirubah melalui pemilu yang akan datang. Seperti halnya pengamatan Jenderal (Purn.) Try Soetrisno, bahwa rangkaian amandemen yang diputuskan sekarang telah menjadikan sistem politik kita benar-benar liberal, yang berdasarkan pemungutan suara terbanyak saja. Tentu ini harus dikoreksi dengan amandemen UUD lagi, karena hak minoritas harus dilindungi.

Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi, kita juga harus melihat bagaimana sejarah Islam menerima hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas jalannya proses tersebut.

Dalam hal ini, kita hendaknya sepakat dengan sebuah sebuah proses yang kita identifikasikan sebagai proses penafsiran kembali (re-interpretasi) atas ajaran-ajaran agama yang tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang “normal”. Tanpa proses penafsiran ulang itu tentunya Islam akan sangat sempit memahami ayat-ayat al-Qur’an. Seperti misalnya “Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama” (al-Yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni’mati wa rodhitu lakum al-Islama diinan).

Ayat tersebut menunjukkan Allah menurunkan prinsip-prinsip yang tetap (seperti daging bangkai itu haram), sedangkan hukum-hukum agama (canon laws) terus-menerus mengalami perubahan dalam perinciannya.

Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama (fiqh) mengenai Keluar Berencana (KB), yang bersifat rincian dan mengalami perubahan-perubahan. Dahulu, pembatasan kelahiran sama sekali ditolak, padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah campur-tangan manusia dalam hak reproduksi manusia di tangan Tuhan sebagai sang pencipta. Namun, kemudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan kelahiran (tantzim al-nasl atau family planning) sebagai ikhtiar menentukan jumlah penduduk sebuah negara pada suatu waktu.

Dengan demikian, dipakailah cara-cara, metoda, alat-alat dan obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kondom dan sebagainya. Penggunaan metoda dan alat-alat tersebut sekarang ini, dilakukan karena ada penafsiran kembali ayat suci dalam upaya mengurangi jumlah kenaikan penduduk dari pembatasan kelahiran (birth control) ke perencanaan keluarga (family planning).

Contoh sederhana di atas, menunjukkan kepada kita, dengan jelas, betapa pentingnya proses penafsiran ulang tersebut. Tanpa kehadirannya, Islam akan menjadi agama yang mengalami “kemacetan” dan menyalahi ketentuan agama itu sendiri yang tertuang dalam ucapan “Islam sesuai untuk segenap tempat dan masa“ (al-Islam yasluhu li kulli makanin wa zamanin). Dengan demikian jelaslah, agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu pantas dinyatakan sebagai sesuatu yang sempurna, karena hanya pada hal-hal prinsip saja Islam bersifat tetap, sedangkan dalam hal-hal rincian dapat dilakukan penafsiran ulang kalau telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk itu.

Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep keadilan yang pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin/lemah untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam memperhatian susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin/lemah, seperti terlihat pada ayat suci berikut; “Apa yang dilimpahkan (dalam bentuk pungutan fa’i) oleh Allah atas kaum (penduduk sekitar Madinah), maka harus digunakan bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para peminta-minta/pengemis dan pejalan kaki di jalan Allah. Agar supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar / beredar di kalangan orang-orang kaya saja di lingkungan kalian”. (Ma Afaa-a Allahu ‘ala rasulihi min ahl al-qurra fa li-Allahi wa li al-rasul wa li dzil al-qurba wa al-yata wa  al-masakin wa ibn al sabil, kaila yakuuna dulatan bain al-aghniya minkum).

Islam anti terhadap perbudakan, sosialime (paham barat), kapitalisme dan faham-faham sekuler lainya. Allah SWT menciptakan manusia terlahir dengan berbagai macam status sosial, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Dengan keadaan seperti ini Allah hendak menguji umat manusia, bukan bertujuan untuk memecah belah serta saling membenci antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini orang yang dikaruniai harta kekayaan, ia dituntut melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh serta harta yang dimilikinya selama ini. Konsep zakat inilah yang ada pada Islam ditunjukan untuk saling mangasihi dan membantu saudaranya yang secara ekonomi tidak mampu. Sedangkan bagi mereka yang miskin dituntut untuk berusaha mencari kehidupan dengan cara yang halal dan tidak mengemis kepada orang lain.

Dengan cara seperti inilah masyarakat miskin tersebut tetap menjaga harga dirinya. Sehingga tercipta suatu keseimbagan hidup, tanpa adanya penindasan dan kebencian dalam hungan manusia dengan manusia lainnya.

Konsep ajaran Islam terhadap jaminan sosial telah diterapkan jauh sebelum tokoh-tokoh sosialis barat menuntut akan hal itu. Konkretnya, Khalifah Abu Bakar melaksanakan ketetapan ini dalam tindakan beliau dalam memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atas hartanya.

Konsep mengenai susunan masyarakat seperti dikemukakan oleh ayat suci di atas, menunjukkan dengan jelas watak struktural dari bangunan masyarakat yang dikehendaki Islam, baik yang dicapai melalui perjuangan struktural (seperti di-kehendaki Sosialisme dan Komunisme) maupun tidak, haruslah senantiasa diingat oleh para pemimpin gerakan Islam saat ini. Jika hal ini diabaikan, maka sang pemimpin gerakan Islam hanya akan menjadi mangsa pandangan yang memanfaatkan manusia untuk kepentingan manusia lain (exploitation de l’home par l’home). Jelas, sikap seperti itu berlawanan dengan keseluruhan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi manusia. Karenanya, mereka yang memperebutkan jabatan atau menjalankan KKN dalam mengemban jabatan itu, mau tidak mau harus berhadapan dengan pengertian keadilan dalam Islam, baik bersifat struktural atau non-struktural?

Ada empat sumber hukum dalam Syari’ah: al-Qur’an, Hadist dan Sunnah, Ijma (kesepakatan fuqaha/mufti dalam keputusan) dan qiyas (silogisme). Sumber hukum, khususnya yang terakhir, menggunakan akal-pikiran manusia. (ini bukan berarti menganggap bahwa tiga yang lainnya tidak mengunakan akal-pikiran manusia; tetapi, secara relatif dikatakan bahwa qiyas adalah sumber hukum yang membutuhkan deduksi dan rujukan kemanusiaan). Qiyas sebagai satu sumber hukum telah menghasilkangagasan-gagasan seperti ijtihad dan ra’i dalam formasi Syari’ah. Sebagai sumber hukum qiyas dan penggunaannya menyediakan perdebatan yang hidup di antara para fuqaha dalam seluruh sejarah Islam. Diantara pengunaan yang sama adalah konsep maqasid al Syari’ah, yang menyediakan teori dasar bagi studi aktivisme Islam dalam penelitian ini.

Ada sebuah Studi yang menguji anggapan bahwa, dalam masyarakat Islam, aktivisme Islam adalah sebuah fungsi dari tingkat di mana pelaksanaan negara dijatuhkan pada semacam prinsip keadilan keadilan sosial Islam sebagaimana diwujudkan dalam maqosid. Dalam bab terakhir mengandung studi kasus yang ditunjukan untuk menjelaskan garis utama (broadline) dari gerakan yang sama dan untuk menunjukan bagaimana masyarakat muslim dapat berubah di bawah pengaruhnya. Di beberapa negara muslim, aktivisme Islam adalah penomena sosial yang mendapatkan penerimaan di tengah-tengah masyarakat. Namun, ketegangan antara kaum elit sekuler dan kaum aktivisme Islam tetap ada, dan dalam studi kasus akanmenjelaskan lebih lanjut ketegangan ini. Walaupun ada perbedaan opini dalam aturan-aturan kenegaraan, penelitian harus menguji bagaimana dukungan yang besar bagi aktivisme Islam dan apakah ketenarannya itu dikaitkan pada kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan keluhan-keluhan yang disampaikannya. Aktivisme Islam termasuk semua tingkat perbedaan dan naungannya dalam aktivisme politik, demontrasi-demontrasi tanpa kekerasan untuk mencoba dalam kehudupan publik pigur (on public pigure’lives), dan juga ancaman kepentingan Barat dimasing-masing negara akan diuji.

Dengan demikian jelaslah, bahwa telah telah terjadi pergeseran pemahaman dan pengertian dalam Islam mengenai kata “keadilan” itu sendiri. Dalam proses memahami dan mencoba mengerti garis terjauh dari kata ‘adilu’ atau ‘al-qist’ itu sendiri, lalu ada sementra pemikir muslim yang menganggap, sebaiknya digunakan kata “keadilan sosial” (social justice) dalam wacana kaum muslimin mengenai perubahan sosial yang terjadi. Kelompok ini, yang menginginkan pendekatan struktural dalam memahami perubahan sosial dalam islam itu. Namun pada umumnya masih berfungsi wacana dari sebagian besar adalah para pemikir saja, bukannya pejuang/aktifis masyarakat. Tetapi, lambat-laun akan muncul para aktifis yang menggunakan acuan struktural itu, dan dengan demikian merubah keseluruhan watak perjuangan kaum muslimin.

Implikasinya akan muncul istilah “muslim revolusioner” dan lawannya yaitu “muslim reaksioner”.

Memang mudah merumuskan perjuangan kaum muslimin itu, namun sulit memimpinnya, bukan?

DIKUTIP Dari Sana Sini

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR