Facebook, internet, Dan Hukum Islam Yang Profresif

Facebook, internet, Dan Hukum Islam Yang Profresif

BAGIKAN

Perbedaan Toleransi Agama dan Pluralisme Agama

Beberapa waktu yang lalu, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Jawa-Madura ke XI, melalui kegiatan bahtsul masail di PP. Hidayatul Mubtadia-at Lirboyo Kediri, memutuskan, bahwa: (ringkasnya) hukum komunikasi antara dua orang berlainan jenis dan tidak muhrim via telepon dan internet (dengan berbagai fasilitasnya, semacam facebook, messenger, friendster, dll.) adalah terlarang alias haram kecuali ada hajat, seperti dalam rangka khitbah (meminang), muamalah, dan lain sebagainya.

 

Walaupun diperkuat dengan hujjah, lengkap dengan kutipan dan rujukannnya, toh keputusan ini tetap saja menimbulkan ‘kegegeran’. Pro-kontra bermunculan, disertai berbagai komentar, baik yang serius, yang terkesan main-main, yang sinis, bahkan juga yang membuat miris. Sayangnya, tidak sedikit yang hanya berdasar qila wa qala, sehingga orang-orang tak bersalah harus jadi “korban pukul rata” komentar-komentar tidak bermartabat, semacam “ulama gaptek”, “ulama kurang kerjaan”, “makanya para ulama coba dong belajar internet biar paham isinya….”, dan sebagainya.

 

Dikhawatirkan, perdebatan ini akan berujung pada debat kusir yang justru pada akhirnya akan menjadi sia-sia karena melupakan tujuan semula. Untuk itu, sedikitnya dibutuhkan 3 hal yang perlu dipahami dari keputusan di atas, agar persoalan tidak mudah disederhanakan/disimplifikasi dan hanya akan menjebak kita ke arah kesimpulan yang memalukan: Pertama, keputusan di atas bukanlah “fatwa” dalam arti term fiqh yang sesungguhnya, tapi ‘hanya’ merupakan buah pikiran para santriwati (bukan forum atau majelis ulama) yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Jawa–Madura beranggotakan pondok-pondok pesantren seperti Lirboyo (sebagai tuan rumah), Ploso, Sidogiri, Cukir, Denanyar, Tambakberas, Kencong, Bangkalan, dan beberapa pesantren Jawa tengah, yang mencoba peduli untuk bersikap dinamis dalam menyikapi sebuah fenomena baru dari sudut fiqh. Mereka berkumpul, bermusyawarah, adu hujjah dengan dasar kitab-kitab mu’tabarah, merumuskan jawaban dan menghasilkan sebuah keputusan. Dalam hal ini, status mereka (dan peserta bahtsul masail secara umum) bukanlah pada tingkat “pemberi fatwa (mufti)”, tapi tak lebih dari “penyampai pendapat para ulama (naqilul qoul)” (Lihat: Syarh al-Mahalli ala Jam’il Jawami’, II/298 dan Al Fawaid al Madaniyyah, hlm. 233). Jadi, yang agak ‘alergi’ fatwa, silahkan tersenyum lega.

 

Kedua, kita (pengguna berbagai varian media komunikasi dan atau jejaring sosial) tidak seharusnya ‘panik’ (atau ‘takut’?) lalu bereaksi konfrontatif terhadap keputusan hukum semacam itu dengan emosi meledak-ledak, atau merespon dengan sinis. Bukankah Islam telah mengajarkan konsep klarifikasi (tabayyun) atas berita-berita yang kita terima, sehingga tidak perlu terjadi penyesalan lantaran menimpakan kesalahan pada orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah apa-apa (al-Hujurat, 49:6)? Lagipula, keputusan di atas lebih ditekankan pada aspek penggunaan media komunikasi dan niat serta hajat yang mendasarinya, bukan pada dzat alatnya. Perumpamaannya persis dengan filosofi pisau; tergantung untuk apa ia digunakan. Dengan begitu, hukum haram dalam keputusan itu bukanlah haram li dzatihi, tapi haram dengan batasan “kecuali” (coba telaah kembali keputusan di atas dengan kepala dingin).

 

Ketiga, keistimewaan Islam—salah satunya—terletak pada hal kecermatan dalam mengatur setiap aspek kehidupan agar dapat bernilai ibadah. Bukankah soal ‘remeh’ semacam buang air besar saja ada aturan sunnah-makruh-haramnya, mulai dari masuk WC sampai keluar lagi? Konon pula yang bersinggungan dengan kehidupan sosial seperti muamalah dan al-ahwal asy-saykhshiyyah. Maka setiap hal yang baru, bagi mereka yang kesehariaannya bergelut dengan hukum dan pemikiran Islam, menjadi menarik untuk dipelajari, dicermati, dan dicari landasan hukumnya, apakah selaras dengan syariat, minimal ada pembenarannya, ataukah justru berseberangan. Semisal tentang surat-menyurat; puluhan atau bahkan ratusan tahun silam, dalam literatur-literatur fiqh sudah ada garis tegas bahwa al-qalam ahadul lisanayni atau wa tahrumu kitabatu ma yahrumun nuthqu bihi; atau tentang hukum “milik siapakah kertas surat setelah kita terima, milik kita ataukah tetap milik pengirim?”. Ketelitian dan kehati-hatian para ulama dan santri (seperti yang dilakukan teman-teman FMP3) yang peduli pada hal-hal semacam ini perlu dan wajib kita hargai sebagai nilai keistimewaan Islam.

 

Islam memiliki akar tradisi keilmuan yang kuat. Para fuqaha’ dan failasuf menganggap tukar-silang pendapat dengan hujah dan argumentasi yang sama-sama kuat sebagai bagian dari tradisi ilmiah. Dalam Islam, menerima argumen yang lebih kuat dan atau menolak argumen yang lebih lemah adalah sikap terpuji. Cara seperti ini merupakan jalan untuk menjaga diskursus hukum Islam agar tetap terbuka dan dinamis. Mana yang perlu dikonter, silahkan dikonter (dengan hujjah-hujjah yang mu’tabarah), bukan sekedar bermain argumentasi akal-akalan, apalagi –na’udzu billah— mencibir hukum yang sharih. Sullam—kitab lektur pesantren yang tipis itu lho—sangat melarang reaksi negatif semacam ini. Di samping karena dianggap melanggar etika kesarjanaan pemikir muslim bahkan mencederai kehormatan agama, juga karena justru akan menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan.

 

Artikel No.24

 

Oleh: Abi Haiz Zain bin Hammam*)

*Penulis adalah salah satu khaddam di PP. Al Muqri Partelon Prenduan dan di PCNU Sumenep.

TINGGALKAN KOMENTAR