April 25, 2014
Home » Al-kisah » Ulama Dalam Lintasan Sejarah Kebangsaan Indonesia (2)

Ulama Dalam Lintasan Sejarah Kebangsaan Indonesia (2)

Umat Islam dan Sejarah Kemiliteran

Ulama Dalam Lintasan Sejarah Kebangsaan Indonesia
Sejak Jepang berkuasa di Indonesia, terjadi perubahan besar-besaran dalam peri kehidupan rakyat Indonesia terutama dalam kaitan dengan pengembangan doktrin kemiliteran. Fakta sejarah mencatat bahwa pemerintah militer Jepang di Indonesia telah menciptakan satuan-satuan militer dan para militer berskala nasional yang terdiri dari pribumi-pribumi Indonesia, termasuk di dalamnya komunitas muslim dari pesantren.

Pada 29 Maret 1942 – dua minggu setelah Jepang berkuasa – dibentuklah Barisan Pemuda yang terdiri atas Barisan Seinendan (usia 14 – 22 tahun) dengan jumlah 5.000.000 orang dan Barisan Keibodan (usia 23 – 33 tahun) dengan jumlah 500.00 orang. Kedua barisan ini diberi pelajaran baris-berbaris dan latihan perang-perangan (kyoren). Murid-murid sekolah pun diorganisasi ke dalam barisan pelajar sekolah menengah (Gakkotonari) yang terdiri dari Chugakko (untuk siswa SLTP) dan Daigakko (untuk siswa SLTA). Sedang untuk mahasiswa dibentuk Himpunan Mahasiswa yang disebut Gakkutai. Mereka semua diberi pelajaran kyoren.

Pada 3 Oktober 1943 Saiko Sikikan Jepang mengeluarkan Osamu Osirei No.44 tentang pembentukan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri atas 65 batalyon di Jawa dan Bali. Sebagian di antara komandan batalyon PETA dengan pangkat Daidancho (Mayor) adalah para kiai dari komunitas pesantren, yang dewasa itu akrab dengan amaliah tarikat. Itu terlihat saat latihan pertama dimulai pada 5 Oktober 1943, terdapat nama:

KH. Tubagus Achmad Chatib (Daidancho Labuan – Banten), K E. Oyong Ternaya (Daidancho Malingping Banten), KH Sjam’oen (Daidancho Cilegon – Banten), KH R.M. Moeljadi Djojomartono (Daidancho Manahan – Surakarta), KH Idris (Daidancho Wonogiri – Surakarta), KH R. Abdoellah bin Noeh (Daidancho Jampang Kulon – Bogor), KH M. Basoeni (Daidancho Pelabuhan Ratu – Bogor), KH Soetalaksana (Daidancho Tasikmalaya – Priangan), KH Pardjaman (Daidancho Pangandaran – Priangan), KH Hamid (Kastaf Yon II Pangandaran – Priangan), KH R. Aroedji Kartawinata (Daidancho Cimahi – Priangan), KH Masjkoer (Daidancho Bojonegoro), KH Cholik Hasjim (Daidancho Gresik-Surabaya), KH Iskandar Sulaiman (Daidancho Malang), KH Doerjatman (Daidancho Tegal), KH R. Amien Djakfar (Daidancho Pamekasan -Madura), KH Abdoel Chamid Moedhari (Daidancho III Ambunten-Sumenep), KH Idris (Daidancho Wonogiri), K. Moeljadi Djojomartono (Daidancho Surakarta). Akibat cukup banyak kyai yang menjabat komandan batalyon, surat kabar Asia Raya 22 Januari 1944 mempertanyakan sebutan yang pas untuk mereka “Apa para kyai cukup disebut daidancho atau ada tambahan daidancho kyai?”

Pada 14 Oktober 1944 pemerintah pendudukan Jepang membentuk Hizbullah di Jakarta. Hizbullah secara khusus beranggotakan pemuda-pemuda Islam se-Jawa dan Madura. Pada latihan pertama di Cibarusa, Bogor, yang diikuti 500 orang pemuda muslim itu tercatat sejumlah nama kiai dari pondok pesantren seperti KH Mustofa Kamil (Banten), KH Mawardi (Solo), KH Zarkasi (Ponorogo), KH Mursyid (Pacitan), KH Syahid (Kediri), KH Abdul Halim (Majalengka), KH Thohir Dasuki (Surakarta), KH Roji’un (Jakarta), KH Munasir Ali (Mojokerto), KH Abdullah, KH Wahib Wahab (Jombang), KH Hasyim Latif (Surabaya), KH Zainuddin (Besuki), Sulthan Fajar (Jember), dsb.

Ketika Jepang terdesak hebat dalam perang di Pasifik, dibentuklah pusat-pusat latihan militer yang salah satunya adalah di Besuki. Berdasar Keputusan Bersama antara penguasa militer Jepang di Besuki (Besuki Syu), Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang diketuai KH Mursyid, Yogeki Shodancho Wahyudi, dan pimpinan Hizbullah yang baru lulus dari Cibarusa, Bogor, diselenggarakan pendidikan dan latihan bagi bintara selama satu bulan dengan pusat latihan di Desa Awu-awu, Kecamatan Temuguru, Kabupaten Banyuwangi. Latihan yang diikuti oleh seluruh bintara PETA dan Hizbullah se-Karesidenan Besuki itu dimulai pada 20 Juni 1945 dan berakhir pada 21 Juli 1945.

Susunan organisasi pelatihan itu adalah Mayor Fukai dan Kobayashi dari Komando Militer (Butai) sebagai pimpinan, KH Mursyid sebagai penasehat, Yogeki Shodancho Wahyudi sebagai instruktur (Taicho), Sulthan Fajar (komandan korp Hizbullah Karesidenan Besuki) sebagai Asisten Instruktur (Fuku Taicho), dan 23 perwira Hizbullah lulusan Cibarusa, Bogor, sebagai Komandan Latihan Peleton (Sidokan). Sedangkan sebagai ketua panitia penyelenggara adalah Nuruddin, anggota DPR (Syu Sangikai) Besuki (Hayat,dkk, 1995). Berbekal pengetahuan militer modern yang diperoleh dari pendidikan di PETA dan Hizbullah, para kiai dan pemuda Islam di daerahnya masing-masing kemudian membentuk satuan-satuan paramiliter. Karena itu, saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, tetapi tidak memiliki tentara, dan kemudian saat dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), berbondong-bondonglah mereka untuk mendaftarkan diri bersama dengan mantan anggota Heiho (orang Indonesia yang menjadi tentara reguler Jepang), KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger – pribumi yang jadi Angkatan Darat Hindia Belanda) dan masyarakat.

Sejak awal dibentuknya BKR yang kemudian menjadi TKR dan TNI, para kyai dan tokoh-tokoh pesantren yang terdidik di kesatuan PETA dan Hizbullah dan Sabilillah memiliki peran vital dalam pembentukan barisan-barisan dalam kemiliteran setingkat batalyon. Dalam sejarah pembentukan TNI, mereka yang tercatat sebagai komandan batalyon yang berasal dari kesatuan PETA, Hizbullah dan Sabilillah dewasa itu adalah:

KH Kholiq Hasyim, KH Amien Djakfar, KH Abdoel Chamid, KH Iskandar Idris, KH Joenoes Anis, K. Basoeni, K. Doerjatman, K. Abdoellah bin Noeh, KH K. Ternaya, KH. Idris, KH. Moeljadi Djojomartono, K. Sjam’oen, KH Iskandar Sulaiman, KH Zarkasi, KH Mursyid, KH Syahid, KH Abdullah, KH Zainudin, Sulthan Fajar, KH Masykoer, KH Bisri Sjansoeri, KH Zainal Arifin, KH Moenasir Ali, KH Wahib Wahab, KH Jasin, KH Mansjoer Sholichy, KH Achjat Chalimi, KH Hasjim Latif, KH Anwar Zen, KH Hasan Sjaifurrizal, KH Zaini Moen’im, KH Djoenaidi, KH Asnawi Hadisiswoyo, KH R. Salimoelhadi, KH Bolkin, K. Mahfudz, K. P. Hadisoenarto, KH Abdoel Moeslim, KH Moeslim, KH Dimjati Moeid, K. Moeslich, K. Ridwan, K. Imam Nawawi, K. Zaeni, K H. Soedjak, K. Asfani, K. Abdoel Syoekoer, K.Djarkasi, dsb.

Fenomena militerisme di lingkungan umat Islam tradisional di pesantren tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang didirikan orang-orang berlatar pendidikan pesantren. Jauh sebelum organisasi Nahdlatul Ulama diproklamasikan pada tahun 1926, telah lahir lebih dulu organisasi kepemudaan Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Organisasi yang didirikan KH Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansyur itu bergerak di bidang sosial, pendidikan dan dakwah (Soebagijo, 1982:21). Tahun 1918 KH Wahab Hasbullah, KH Mas Mansyur, HOS Tjokroaminoto, KH A. Dahlan Ahyad, dan P. Mangun membentuk organisasi Taswirul Afkar (Pertukaran Pikiran). Organisasi ini bagian dari perkumpulan Suryo Sumirat dan sejak didirikan 1918 papan nama Taswirul Afkar ditulis “Suryo Soemirat Afdeeling Taswirul Afkar.”

Tahun 1924 organisasi pemuda itu pecah karena KH Mas Mansyur masuk Muhammadiyah. KH Wahab Hasbullah kemudian membentuk Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) yang tetap memegang prinsip kebangsaan dan memegang nilai-nilai tradisi yang baik. Syubbanul Wathan ini kemudian membentuk organisasi kepanduan Ahlul Wathan (Pandu Tanah Air). Demikianlah, sejak tahun 1924 kalangan muslim tradisional berlatar pesantren sudah memiliki organisasi kepemudaan dan kepanduan (Dhofir, 1982).

Sejak organisasi NU dideklarasikan 31 Januari 1926, banyak pengurus Syubbanul Wathan dan Ahlul Wathan yang menjadi pengurus. Karena itu, pada tahun 1930-an kedua organisasi itu meleburkan diri menjadi Nahdlatul Syubban (Kebangkitan Pemuda). Tahun 1931, dibentuklah Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PPNU) dan pada 14 Desember 1932 nama itu diubah jadi Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU). Namun atas saran KH Wahab Hasbullah, nama itu diganti menjadi Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO), yang mengacu pada keteladanan kalangan Ansor di Madinah yang menjadi pembela utama Nabi Muhammad Saw (Anam, 1990). Dalam kongres II ANO yang berlangsung di Malang pada 21-24 Maret 1937, dibentuklah Barisan Ansor Nahdlatoel Oelama (BANOE) yang kelak disebut Barisan Ansor Serbaguna (BANSER). Berdasar petunjuk KH Hasyim Asy’ari berdasar kaidah umum dalam Islam, maka pelajaran yang diberikan di organisasi BANOE meliputi baris-berbaris, lompat dan lari, angkat besi, tali-temali, morse, mendirikan kemah, PPPK, pacuan kuda, melempar lembing (Keputusan Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938).

Bertolak dari latar pembentukan BANOE inilah, saat pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA dan Hizbullah, kader-kader dari pesantren yang aktif di organisasi NU terutama dari BANOE dengan antusias menyambutnya. Bahkan dari kader-kader BANOE yang sudah memperoleh didikan militer modern dari tentara Jepang itu, beramai-ramai memasuki Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pemerintah RI. Bahkan saat BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), TRI (Tentara Rakyat Indonesia) hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI), kader-kader BANOE baik yang aktif di PETA maupun Hzbullah dan Sabilillah dan sejumlah tokoh kiai NU menduduki posisi strategi dengan pangkat tinggi. Selama masa revolusi kemerdekaan (1945-1948) tercatat sejumlah perwira TNI berlatar pesantren yang berasal dari organisasi NU dan BANOE seperti Mayor KH Iskandar Sulaiman (Wakil Komandan Brigade Narotama, Malang), Mayor KH Munasir Ali (Komandan Batalyon Condromowo, Jombang), Sulthan Fajar (Komandan Resimen Mujahidin dari Brigade 13 Divisi VII Karesidenan Besuki), Mayor KH Mahfudz (Komandan Batalyon 508 Kodam Brawijaya), KH Zainul Arifin (Komandan Tertinggi Divisi Barisan Hizbullah), Letkol K. M. Munawar (Komandan Resimen Hizbullah pada Divisi Sunan Bonang Surakarta, kelak jadi Resimen 6 Brigade 24), Letkol KH Iskandar Idris (Komandan Brigade Nusantara di Pekalongan), Mayor Ahmad Bakri (Komandan Batalyon 18), Mayor A. Gafar Ismail (Komandan batalyon 19), Brigjen KH Sulam Syamsun, Mayor Hamid Rusdi, Brigjen KH M. Rowi, Kol. Zein Thayib, Kapten KH Yusuf Hasyim, dsb.

Ketika pecah pertempuran 10 November 1945, yang ditandai dengan lahirnya Resolusi Jihad yang diawali dari seruan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, peranan umat Islam tidak bisa dikesampingkan. Meski berbekal doa, ajimat, wifik, dan amalan-amalan mistis tertentu, sejarah mencatat bagaimana masyarakat muslim Indonesia terpacu untuk melawan pasukan Inggris dengan senjata sangat sederhana.

Marjinalisasi Pesantren
Fenomena penduduk pribumi bersekolah terjadi sewaktu pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan Politik Etis pada 1900, di mana anak-anak pribumi dididik di lembaga sekolah yang ditegakkan di atas dasar filsafat positivisme. Sekolah untuk pribumi seperti Holland Inlands School (HIS), Meer Uitgebreid Lager School (MULO), Hoogere Burger School (HBS), Algemeene Middlebare School (AMS), School Tot Opleiding vor Inlandsche Artsen (STOVIA) menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak pribumi untuk menuntut ilmu. Keberadaan lembaga sekolah pemerintah itu diikuti oleh lembaga-lembaga sekolah yang dibuka organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Taman Siswa – terutama organisasi PKI dengan konsep Sekolah Rakyat (SR) – menjadikan sistem persekolahan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menjadi manusia ‘modern’ dan memperoleh lapangan pekerjaan dari pemerintah kolonial.

Karena latar filosofis sekolah adalah positivisme, maka orang-orang yang terproses dalam pendidikan sekolah memandang rendah keberadaan pesantren yang berlatar agama. Itu sebabnya, ketika para lulusan sekolah menduduki jabatan di pemerintahan RI, terjadi usaha-usaha memarjinalisasi orang-orang berlatar pesantren dari struktur pemerintahan. Hal itu terbukti saat Drs Moch. Hatta menjadi Perdana Menteri RI tahun 1948, salah seorang menteri kabinetnya, Budiardjo, merancang usaha sistematis untuk memarjinalisasi keberadaan para elit di pemerintahan dan militer yang berasal dari pesantren. Kebijakan itu dikenal sebagai Restrukturisasi dan Rasionalisasi (Rera), yang awal sekali diterapkan di lingkungan TNI dengan alasan menjadikan militer profesional. Ukuran yang dijadikan parameter dalam Restrukturisasi dan Rasionalisasi itu, oleh Budiardjo, ditetapkan ijazah sekolah. Maksudnya, professional dan tidaknya seseorang dalam kemiliteran harus dibuktikan secara kongkret dengan ijazah sekolah.

Sejarah pembentukan TNI, adalah bukti tak tersanggah tentang kemampuan kader-kader bangsa berlatar pendidikan pesantren dalam menyerap konsep kemiliteran modern yang profesional sebagaimana diajarkan tentara pendudukan Jepang. Tetapi dengan kebijakan Moch. Hatta dalam Rera, keberadaan pesantren yang berlatar agama sama sekali direndahkan sebagai lambang keterbelakangan dunia pendidikan. Akibatnya, para kyai dan tokoh berlatar pesantren yang tidak memiliki ijazah sekolah tetapi menduduki jabatan penting di TNI beramai-ramai diturunkan kepangkatannya. Tidak hanya di TNI, di lingkungan pemerintahan pun, kebijakan Moch. Hatta yang memprioritaskan lulusan sekolah menjadi parameter utama dalam penentuan rekruitmen dan profesionalisme birokrasi.

Kebijakan sepihak pemerintahan Moch. Hatta inilah yang menjadi salah satu pemicu lahirnya kekecewaan sebagian perwira TNI berlatar pesantren. Ironisnya, kekecewaan itu justru diletuskan dalam bentuk gerakan makar DI/TII yang berlatar pendidikan sekolah formal seperti Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Kahar Muzakkar, Daud Beureuh yang diikuti sebagian kecil militer berlatar pesantren. Peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa tokoh-tokoh militer berlatar pesantren sebagaimana ditulis Pinardi (1964) dan Cornelijs Van Dijk (1983), sejatinya bermula dari kebijakan Moch. Hatta dalam Rera yang disikapi secara reaktif oleh tokoh-tokoh militer berlatar sekolah formal.

Sejarah negara-bangsa Indonesia – terutama sejarah pembentukan TNI yang ditulis oleh orang-orang berlatar sekolah – menafikan seluruh peranan umat Islam yang berasal dari pesantren dan kalangan tarekat. Bahkan dalam penyusunan sejarah PETA yang dilakukan Nugroho Notosusanto, sedikit pun keberadaan para kyai tidak disinggung sehingga mengingkari keberadaan PETA sebagai tentara berlatar Islam dengan lambang bendera bulan-bintang. Sehingga dalam kurikulum sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, tidak sedikit pun peranan tokoh-tokoh militer berlatar pesantren disinggung dalam proses kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai saat sekarang ini, kebijaksanaan Moch. Hatta yang memprioritaskan lulusan sekolah dalam rekruitmen dan kepangkatan serta profesionalisasi pegawai pemerintah dan militer, tetap dijadikan satu-satunya parameter. Pesantren telah dimarjinalkan sebagai lembaga pendidikan tradisional yang distigmatisasi sebagai lambang keterbelakangan.

Sekalipun aspirasi kalangan muslim tradisional terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan politis, namun dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dilakukan oleh kalangan umat Islam tradisional, termasuk para pengamal tarikat. Hal itu setidaknya terlihat dari keterlibatan kalangan muslim tradisional dalam usaha penumpasan gerakan makar yang dilakukan DI/TII, PRRI/Permesta maupun PKI. Sepanjang sejarah tegaknya NKRI, belum pernah tercatat ada gerakan umat Islam tradisional yang melakukan gerakan makar. Bahkan saat ditetapkan Pancasila sebagai azas tunggal dalam bernegara dan bermasyarakat, kalangan muslim tradisional maju ke garda terdepan dan menyatakan bahwa NKRI dengan falsafah Pancasila adalah bentuk final negara yang diidealkan umat Islam Indonesia, di mana hal tersebut dibuktikan dengan gerakan-gerakan riil menolak usaha-usaha kalangan muslim modernis dan fundamental yang berfaham Wahabi yang menghendaki diberlakukannya Syariat Islam ala Wahhabi di Indonesia.

*)- Disampaikan pada Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Angkatan II di Rengasdengklok
Karawang, 8-16 Juni 2012
-Wakil Ketua PP Lesbumi PBNU
-Pengasuh Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Malang
-Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Daftar Kepustakaan
Abdullah, T., Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987.
Abdul Aziz, M., Japan Colonialism and Indonesia, The Hague: Martinus Nijhoff, 1955
Amir, H., Nilai-nilai Etis dalam wayang dan pendidikan watak guru (Disertasi tidak dipublikasi).
Malang: Fakultas Pascasarjana IKIP Malang, 1986.
Anam, C., Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran, Surabaya: Majalah
Aula, 1990.
Anderson, B. RO’G, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistence 1944-1946, Ithaca: Cornell
University Press, 1972.
Appelbaum, R.P., Theories of Social Change, Chicago: Markham Publishing, 1970.
Arifin, I., Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng, Kalimasahada Press, 1993.
Babad Sangkala: – Naskah di Museum Nasional Jakarta. Koleksi Brandes No. 608.
Baudrillard, J., In The Shadow of the Silent Majorities, New York: Semiotext (e), 1983.
Benda, H. J., The Crescent an the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945, The Hague: Van Hoeve, 1958.
____________, Japanese Military Administration in Indonesia, Connecticut: Yale University Press, 1965.
Bhabha, H., „Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse“ dalam Frederick
Cooper and Ann Laura Stoler (eds.), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World,
Berkeley: University of California Press, 1997.
Chomsky, N., Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, Crows Nest
NSW: Allen & Unwin, 2004
De Graaf, H.J., Cina Muslim di Jawa abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos., Yogya: Tiara
Wacana, 1998.
De Graaf, H.J. dan Th. G. Th. Pigeaud, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram, Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
Dhofier, Z., Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1984.
Dijk, C. V., Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983.
Fatimy, S.Q., Islam Comes to Malaysia, Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963.
Geertz, C., The Religion of Java, London: The Free Press of Glencoe, 1960
Gibb, H.A.R. (ed.)., Whiter Islam: A Survey of Modern Movement in the Moslem, London: Victor Gollancs, 1932.
Groeneveldt, W.F., Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources, Djakarta: Bhratara, 1960.
Ecole Francaise D’extreme-Orient, Kerajaan Campa, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
Hadjinicolaou, N., Art History & Class Struggle, London: PlutoPress, 1978.
Hayat, S., dkk, Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Surabaya: PWNU Jatim, 1995.
Hirth, F. And Rockhill, W.W., Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and thirteenth Centuries, entitle Chu-fan-chi, Amsterdam, 1966.
Hull, T.D., “World-Systems Analysis: A Small Sample from a Large Universe” dalam Thomas D. Hull
(ed.), A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous
Peoples, and Ecology, 2000.
Koloniaal Archief: – Arsip Kementrian Jajahan Negeri Belanda.
Meinsma, J.J., Babad Tanah Djawi in Proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javansche jaartelling. ‘s-Gravenhage: KITLV, 1884-1899, 2 jilid.
Nandy, A., The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism, Delhi: Oxford University
Press, 1983.
Notosusanto, N., The PETA-army in Indonesia 1943-1945, Jakarta : Departement of Defence and
Security Centre for Armed Forces History.
Peacock, James L., Purifying the Faith. California, 1978.
Pigeaud, Th. G. Th., Java in Fourteenth Century : A Study in Cultural History, The Hague: Martinus-Nijhoff, 1962.
Pinardi, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Djakarta: Aryaguna, 1964.
Postman, N., The End of Education: Redefining the Value of School, New York: Vintage Books, 1995.
Prasodjo, S., et.al, Profil pesantren: laporan hasil penelitian Pesantren al-Falah dan delapan pesantren lain di Bogor, Jakarta: LP3ES, 1974.
Puniyatmadja, I. B. O., Silakrama, Denpasar: Parisada Hindu Dharma Pusat, 1975.
Raliby, O., Documenta Historica: Sedjarah dokumenter dari pertumbuhan dan perdjuangan negara Republik Indonesia. Djakarta: Bulan-bintang. 1953.
Ritzer, G., Sociological Theory, New York: McGraw Hill Company, 1996.
Sartre, J. P., Existensialism and Human Emotion, New York: Philosophical Library, 1964.
Sedyawati, E., Pengarcaan Ganesa masa Kediri dan Singhasari, Jakarta-Leiden: EFEO-LIPI-Rijk
Universiteit te Leiden, 1994.
Soekmono, R., Candi, Fungsi dan Pengertiannya (Disertasi tidak dipublikasi), Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1974.
Soewito, Irna H.N.H., Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, 4 jilid, Jakarta: PT Grasindo. 1994.
Soros, G., On Soros : Staying Ahead of The Curve, New York: John Willey & Sons, 1995.
Sunyoto, A., Ajaran Tasauf dan pembinaan sikap hidup santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi
Kasus. (Tesis tidak dipublikasi). Malang: FPS IKIP.
____________, Sunan Ampel Raja Surabaya, Surabaya: Diantama, 2004.
Tingkahing Wiku, (naskah berbahasa Jawa Kuno ditranskrip I Made Gambar).
Tuathail, G. O. & Simon Dalby, Rethinking Geopolitics, 1998.
Van Dusen, H. P.., God and Education, New York: Scribners, 1951.
Wahid, H., Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Yogyakarta:
LKiS, 1999.
Worsley, P. M, “The Analysis of Rebellion and Revolution in Modern British Social Anthropology”,
Science and Society, Vol. XXI, 1961.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>