Home Fiqih Problem Anak Diluar Nikah Dan Putusan MK

Problem Anak Diluar Nikah Dan Putusan MK

“Anak Luar Nikah dan Putusan MK” 

Problem Anak Luar Nikah

 

Adalah perjalanan karir Aisyah Mukhtar, nama asli Machica Mukhtar, yang mempertemukannya dengan Moerdiono, pejabat penting di lingkar keuasaan orde lama saat itu. Pertemuan yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara dan berujung dengan pernikahan yang dilakukan secara siri pada 20 Desember 1993.

 

Pernikahan tersebut kemudian mulai bermasalah ketika Moerdiono menolak mengakui anak yang lahir dari rahim Machicha sebagai anak kandungnya dengan berbagai alasan. Penolakan tersebut yang kemudian membuat sang Ibu memperjuangkan pengakuan hukum terhadap status anaknya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Beliau juga mengajukan permohonan akan hal yang sama kepada Pengadilan Agama Islam Tigaraksa pada tahun 2005 yang kemudian memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

 

Penolakan tersebut membuatnya mengajukan permohonan judical review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

 

Dan gayung pun bersambut. MK memandang bahwa negara harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada seorang anak, terlepas ada atau tidaknya ikatan perkawinan yang mendahuluinya. Dan berkaitan dengan perlindungan tersebut, MK memandang kehamilan yang pada awalnya merupakan sebuah realitas alamiah merupakan sebuah hubungan hukum yang mengandung kewajiban hukum yang bertimbal balik antara anak, ibu, dan ayah sebagai subyek hukumnya. Ditambah lagi, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan medis saat ini, fakta akan hubungan darah antara orang tua biologis dan anaknya serta pembuktian hubungan tersebut dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi sesuatu yang amat mungkin di laksanakan. Sehingga, pasal 43 dalam bentuk yang ada dalam UU no: 1, 1974 tersebut dipandang oleh MK sebagai penghalang bagi seorang anak untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan.

 

Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan Machica dengan menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 tidak memliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak tersebut dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Menurut MK, pasal 43 ayat (1) tersebut seharusnya dibaca sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan ini memberikan pengukuhan dan pengakuan hukum akan adanya hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah biologisnya, terlepas apakah dia lahir dari sebuah hubungan perkawinan yang sah, lengkap syarat dan rukunnya menurut keyakinan, baik tercatat ataupun tidak. Hubungan perdata ini dapat mencakup: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan; (5) hubungan wali nikah antara ayah dan anak perempuannya (A. Mukti Arto, hlm.6). Dan dengan demikian memberikan jaminan akan hak untuk hidup, hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi dan berkreasi sesuai tingkatan usianya dalam bimbingan orang tua; hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi; hak untuk mengetahui asal usulnya dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

 

Akan tetapi, karena putusan tersebut secara otomatis memasukkan anak yang terlahir dari hubungan seksual tanpa didahului oleh ikatan perkawinan yang sah, alias anak zina, maka muncul gesekan dengan keyakinan dan aliran mayoritas dalam hukum Islam yang menafikan penisbatan nasab kepada anak zina. Berbagai elemen umat Islam bereaksi keras karena mengasumsikan akibat hukum tersebut dapat menurunkan efek jera bagi para pelaku perzinahan dan mengikis kesakralan lembaga perkawinan yang oleh syariat dimasukkan sebagai salah satu dari lima pilar utama tujuan syariat: penjagaan terhadap hak reproduksi (hifdz nasl). Disamping itu, dikhawatirkan putusan ini juga menghilangkan atau menurunkan atau mengurangi hak perdata anak yang terlahir dari hubungan perkawinan yang sah, khususnya berkaitan dengan hak pewarisan.

 

Dengan demikian, apa yang diputuskan MK harus dipandang sebagai pelaksanaan fungsi MK sebagai lembaga negara dengan kewenangan menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan juga sebagai pengadil terhadap persengketaan antara UU yang ada dengan UUD 1945. Maka, dalam kasus anak luar kawin, fokus utama MK adalah anak yang dalam pandangannya merupakan warga negara Indonesia dengan hak konstitusional yang sama dengan warga lainnya dan tidak terkait atau berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kedua orang tua biologisnya.

 

Walaupun demikian, persinggungan putusan tersebut dengan wilayah keyakinan, dalam hal ini nasab anak zina dalam syariat Islam, memerlukan pengkajian lebih jauh untuk melihat efek yang ditimbulkan olehnya, baik terhadap perlindungan dan kepastian hukum atas hak dan hubungan perdata anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Semoga kajian lebih dalam terhadap putusan ini dapat meredakan ketegangan yang timbul dan menjadi jalan tengah serta memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak yang terkait atau berkaitan dengannya.

 

Sumber:

1. Risalah Sidang Putusan Perkara MK No: 46/PUU-VIII/2010

2. A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No: 46/PUU-VIII/2010 …Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdatan Anak Dengan Ayah Biologisnya, disampaikan pada diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon.

3. www.Detik.com

 

**Artikel ini ditulis untuk keperluan Majalah Penghulu, medio 2011

Artikel no 20 oleh:

Aslimaduxxxxxx@com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *