Home Wacana Prosedur Menyelesaikan Kasus Hukum Dengan Al- Quran Dan Sunnah

Prosedur Menyelesaikan Kasus Hukum Dengan Al- Quran Dan Sunnah

  1. A.     PENDAHULUAN

 

Setiap pengambilan hukum (istinbath) dalam syari’at Islam harus berpijak atas  al-Qur’an al-karim dan sunnah Nabi. Dengan demikian, dalil syar’iy ada dua bentuk yaitu; nash dan ghoirun nash (bukan Nash). Dalil-dalil yang tidak termasuk dalam katagori nash seperti Istihsân dan Qiyâs pada dasarnya digali, bersumber dan berpedoman pada nash. Seorang Mujtahid harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (thuruq al-istinbâth) dari Nash.

Dewasa ini, perkembangan corak kehidupan manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya telah memancing beberapa keputusan hukum yang cenderung dikondisionalkan, atau corak kehidupan itu sendiri yang harus dikondisionalkan dengan produk hukum syara’ yang secara konsep maupun konteks didesain untuk kemaslahatan manusia yang mau mengamalkannya. Terlepas dari hal itu, saat ini kita lihat banyak sekali Mujtahid-mujtahid era modern bermunculan dengan julukan baru “Intelektual Muslim”. Jika kita membandingkan, sepertinya kapasitas dan kapabilitas mereka belum mencapai lima puluh persen  para Mujtahid zaman dulu (kalau tidak sama sekali), tetapi mereka telah berani mencetuskan hukum yang kontroversial, bahkan kadang kontradiksi dengan hukum sebelumnya. Tentu bukan sesuatu yang bijak jika kita mengklaim mereka sebagai Mujtahid sesat yang pendapatnya tidak realistis dan tidak karuan, karena pada prinsipnya tujuan mereka adalah untuk kebaikan dan kemashlahatan. Permasalahannya adalah, ketika survei membuktikan bahwa pendapat mereka dilematis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, apa yang harus kita lakukan,? Barangkali jawabannya adalah diam karena kita belum mampu bersaing dengan mereka.

Memahami redaksi al-Qur’an dan al-Hadits bagaikan  menyelam ke dalam samudra yang dalam lagi luas, dibutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan nash al-Qur’an dan al-Hadits baik dari sudut teks maupun dari aspek makna. Di antara beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, ada dua point penting yang keduanya harus diketahui secara mendalam oleh seorang calon Mujtahid. Dua hal itu adalah tentang lafadz âm dan lafadz khâsh serta dalalahnya. Insya Allah dalam makalah sederhana ini keduanya akan dibahas. Namun perlu diketahui bahwa rangkaian kata dan untaian kalimat yang menjelaskan kedua hal tersebut didapat oleh penulis dari pendapat beberapa pakar Ushul Fiqh.

Dalam disiplin Ilmu Ushul Fiqh kita akan mendapatkan pembahasan tentang ‘âm-khâsh, muthlaq dan muqayyad, dan Nâsikh-mansûkh dalam ayat-ayat al-Quran. Dengan mengetahui ayat-ayat yang umum-khusus, muthlaq dan yang muqayyad, serta yang dihapus dan yang menghapus, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari suatu ayat tersebut. Dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan sangat mudah bagi seorang mujtahid beristinbath untuk mendapatkan suatu hukum. Ketika hukum sudah didapat, maka  akan memudahkan siapa saja untuk mengamalkannya.

 

  1. B.     LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur’an adalah sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam. Sedangkan hadits merupakan sumber hukum pelengkap dari sumber hukum utama. Al-Hadits merupakan sumber hukum kedua bagi agama Islam. Sebagai penjelas keterangan-keterangan hukum dalam al-Qur’an. Dan juga sebagai pegangan hidup seorang muslim sehingga mendapat ke-Ridlaan dari Allah SWT.

Ta’arud al-adillah secara etimologis berarti pertentangan, sedangkan al-adillah adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan, argument, dan dalil. Pembahasan mengenai dua dalil yang bertentangan, dimana ada metode-metode untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan tersebut selalu diwarnai dengan berbagai corak dan ragam penyelesaian, sehingga selalu ada solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul. Itupun tidak sekedar selesai begitu saja, namun membutuhkan proses yang rumit dan berkelindan, dan banyak pisau bedah yang digunakan untuk bisa menelurkan sebuah hukum. Dan pisau bedah itu tidak bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan, karena cara penggunaan, illat dan konteks permasalahan antara satu sama lain itu berlainan. Lalu solusi apa yang dilakukan oleh para ulama untuk menyelesaikan kasus hukum dikotomis dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, mungkin kita tidak mendapati satu atau dua solusi yang kita peroleh, namun berbagai pendapat memberi alternative yang matang sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka pahami dan kuasai.

  1. C.     RUMUSAN MASALAH

 

  1. Apa definisi ta’ârudl al-adillah?
  2. Bagaimana pendapat Ulama’ dengan penyelesaian kasus hukum itu?

 

PEMBAHASAN

 

  1. A.     Ta’arud Al-Adillah

Secara etimologi (bahasa), kata “al-Ta’arudh” terbentuk dari kata dasar “‘a’rada” yang berarti “menghalangi”, “mencegah”, atau “membandingi”. Adapun kata “al-i’tirâd” berarti “mencegah” atau “menghalangi”. Asal arti kata ini, bermula dari adanya sebuah bangunan atau lainnya, seperti kayu penghalang atau gunung yang menghalangi atau mencegah orang-orang yang melintasi sebuah jalan. Sehingga dalam hal ini, kata “al-i’tirâd” diartikan mencegah atau menghalangi. Sehingga dapat disimpulkan kata “al-ta’arud” berarti saling mencegah, saling menentang atau saling menghalangi. Perlu diketahui bersama bahwa pengertian dari ta’arudh menurut arti bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya. Sementara kata al-Adillah adalah bentuk plural dari kata  dalîl, yang berarti Argumen, alasan dan dalil.                                                             .

Secara Istilah ta’arudh al- adillah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu.[1] Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur’an dengan ayat yang lain, hadits mutawatir dengan hadits mutawatir yang lain, hadits shad dengan hadits shad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.

Di antara beberapa definisi Ta’arudh al- Adillah menurut beberapa ahli ushul fiqh diantaranya yang dikemukakan oleh    Amir Syarifudin mena’rifkan ta’arudh dengan berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.[2] Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ta’arudh secara singkat, yaitu kontradiksi antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya. Dari beberapa definisi tersebut memberi titik penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa ta’arud itu merupakan pembahasan dua dalil yang saling bertentangan.[3]

Secara terminologi (istilah), “al-Ta’arud” menurut al-Zarkashi didefinisikan sebagai:

تقابل الدليلين على سبيل الممانعة

“Perbandingan dua dalil dengan sifat cara saling mencegah”.

Sedang menurut al-Asnawi:

تقابل الأمرين يمنع كل منهما مقتضى صاحبه

“Berbandingnya dua hal (perkara), dimana masing-masing pernyataannya saling bertentangan.”

Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan ta’arud sebagai salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain”. Pada dasarnya seperti ditegaskan Wahbah al-Zuhaili, tidak ada pertentagan dalam kalam Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu adanya anggapan ta’arudh antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya.[4]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa “Ta’ârud al-Adillah” adalah dua dalil (atau lebih) yang secara lahiriah tampak bertentangan (karena saling mencegah) dalam pernyataannya.

Sedang para ahlu-manthiq, lebih sering menggunakan istilah “al-tanâqud” sebagai ganti “al-ta’ârud”. Mereka mendefinisikan al-tanâqud dengan:

اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب و الكلية والجزئية بحيث إذا صدقت أحدا هما كدبة الأخرى

“Perbedaan dua premis (pernyataan), misalnya yang satu bersifat ijab dan yang lain bersifat salb, atau yang satu bersifat universal (umum) dan yang lain bersifat spesifik dimana apabila salah satunya benar, maka yang lain pasti salah”.

Abd al-Aziz al-Bukhari dalam kitabnya “Kasyf al-Asrâr” menjelaskan: “Sebenarnya, dalam hal ini keduanya bermakna sama. al-tanaqud (pertentangan) dalam suatu ucapan (pernyataan) menurut berbagai istilah adalah perbedaan dua ucapan yang satu meniadakan dan yang lain menetapkan. Apabila salah satu ucapan benar, maka ucapan lainnya pasti salah. Inilah esensi dari pertentangan (al-ta’arudh)”.

  1. 1.      Macam-macam Ta’arudh al-Adillah

Dalam buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Wafaa disebutkan bahwa ta’arudh (dalil-dalil yang dapat bertentangan) dapat terjadi pada:

a. Pertentangan antara dua dalil qath’i

Yang dimaksud dengan dalil qath’i di sini adalah dalil-dalil syara’ yang bersifat pasti, seperti al-Qur’an dan hadis-hadis mutawatir (antara ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, antara ayat al-Qur’an dengan hadis mutawatir dan antara hadis-hadis mutawatir).

Contoh ayat al-Qur’an:

Artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggung dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.

Nash ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia dan meningalkan isteri, maka iddah isterinya berakhir dengan empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak.

Dengan firman Allah SWT :

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya..”

Nash ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya setiap wanita yang hamil, iddahnya adalah dengan melahirkan kandungannya, baik beriddah karena ditinggal mati suaminya, atau tidak.

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, merupakan suatu kasus dimana nash yang pertama menghendaki bahwa iddahnya berakhir dengan masa tunggu empat bulan sepuluh hari, sedangkan nash yang kedua menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya. Jadi dua nash tersebut saling bertentangan pada kasus ini.

Contoh yang kedua ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 180

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf.”

Dengan surat an-Nisa’: 11

Artinya:

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. (Q.S 4/An Nisa’ : 11)

Ayat yang pertama mewajibkan terhadap orang yang mewariskan, apabila ia mendekati kematiannya untuk berwasiat harta peninggalannya untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang makruf. Ayat yang kedua mewajibkan kepada masing-masing dari orang tua, anak-anak dan karib kerabat suatu hak yang dari harta peninggalan sesuai dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan. Kedua ayat tersebut saling bertentangan secara lahiriyah, dan memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian antara keduanya, dengan cara bahwa yang dimaksud pada surah al-Baqarah adalah dua orang tua dan karib kerabat terhalang mendapat warisan oleh suatu penghalang sebagaimana perbedaan agama.

b. Pertentangan antara dalil qath’i dengan dalil dzanni

Yaitu pertentangan antara dalil-dalil syara’ yang bersifat pasti (seperti al-Qur’an dan hadis mutawatir) dengan dalil yang bersifat praduga (seperti hadis ahad). Seperti hadis:

لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب

“Tidak ada shalat kecuali dengan membaca al-Fatihah”.

Dengan hadis:

من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له

“Barang siapa shalat berjama’ah, maka bacaan imam juga bacaannya.”

Maksud hadis pertama adalah meniadakannya keutamaan shalat, bukan menetapkan sah tidaknya shalat (hadis kedua).

c. Pertentangan antara dua dalil dzanni

Yaitu pertentangan antara hadis-hadis ahad. Seperti hadis:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد

“Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan shalat gerhana dengan ruku’ dan sujud sebagaimana shalat kita, pada saat terjadi gerhana matahari”

Dengan hadis:

ان لنبي صلى الله عليه وسلم جهرفي صلاة الكسوف بقرأة وصلى أربع ركعات في ركعتين أربع سجدات

“Bahwasanya Nabi SAW mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana matahari. Beliau shalat dua rakaat dengan empat ruku’ dan empat sujud”.

Hadis pertama menunjukkan bahwa cara melakukan shalat gerhana adalah dengan satu kali ruku’ dan satu kali berdiri (i’tidal) sebagaimana shalat fardhu. Hadis kedua menunjukkan bahwa cara melaksanakan shalat gerhana adalah dengan dua kali ruku’ dan dua kali berdiri (i’tidâl) dalam setiap rakaat.

Mayoritas ulama lebih mengunggulkan hadis kedua, berdasarkan alasan bahwa hadis tersebut didukung oleh banyak sanad, termasuk riwayat Bukhari Muslim dalam kitab shahihnya. Sebagian ulama lain mengkompromikan kedua hadith ini dengan melihat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena gerhana terjadinya berkali-kali, maka boleh melaksanakan shalat gerhana dengan salah satu cara yang telah tersebut di atas.

  1. 2.      Syarat-Syarat Ta’arudh al-Adillah

Selanjutnya, Dr. Muhammad Wafâ memberikan batasan-batasan tentang terjadinya ta’arud dengan syarat-syarat sebagai berikut:[5]

a)      Hukum yang ditetapkan oleh kedua dalil tersebut saling berlawanan, seperti halal dan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan. Karena bila tidak saling berlawanan, maka tidak ada pertentangan.

b)      Obyek (tempat) kedua hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Apabila obyeknya berbeda, maka tidak ada pertentangan. Seperti mengenai akad nikah. Nikah menyebabkan boleh (halal)-nya menggauli istri dan melarang (haram) menggauli ibu si istri. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antar dua hukum yang saling berlawanan. Karena orang yang menerima hukum halal dan haram berbeda.

c)      Masa atau waktu berlakunya hukum saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam obyek yang sama, namun masa atau waktunya berbeda. Seperti, khamr dihalalkan pada masa permulaan Islam, namun kemudian diharamkan. Begitu juga dihalalkannya menggauli istri sebelum dan sesudah masa menstruasi (haid) dan diharamkan menggaulinya pada masa menstruasi.

d)     Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja dua hukum yang saling bertentangan tersebut sama dalam obyek dan masa, namun hubungannya berbeda. Seperti halalnya menggauli istri bagi suami dan haramnya menggauli istri tersebut bagi laki-laki lain selain suaminya.

e)      Kedudukan (tingkatan) kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Tidak ada pertentangan antara al-Qur’an dengan hadis ahad, karena dari segi asal (tsubut)-nya al-Qur’an adalah qath’i sedang hadith ahad dzanni. Begitu juga, tidak ada pertentangan antara hadith mutawatir dengan hadith ahad. Hadis mutawatir harus lebih diutamakan, karena dari segi dalalahnya, hadith mutawatir lebih kuat dari hadith ahad. Begitu juga, tidak ada pertentangan antara nash dan dhahir, karena nash penunjukannya bersifat qath’i dan dhahir bersifat dzanni. Karenanya nash harus lebih diutamakan daripada dzahir.[6]

  1. B.     Prosedur Menghilangkan Ta’arudh Al-Adillah

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap ilmu ta’arudh al-adillah ini sejak masa sahabat, sahabat yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai dalil baik dari al-Quran maupun dari hadis, menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan antar dalil yang tampaknya saling bertentangan dan menghjilangkan kesulitan dalam memahaminya.

Dalam menghilangkan ta’arudh al-adillah para ulama sepakat menggunakan beberapa metode berikut ini;

Menurut kalangan Hanafiyah dan HaNabilah jalan yang ditempuh jika terjadi ta’arud secara global adalah :

  1. Nâsikh wa mansukh. Meneliti mana ayat yang lebih dahulu turun atau hadis yang lebih dahulu diucapkan, dan apabila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di-Nâsikh oleh dalil yang dating keudian.
  2. Tarjih. Meneliti mana yang lebih kuat diantara dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara tarjih, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu; ini dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian ushul fiqh.
  3. al-Jam’u wa tarjih; membuat kompromi antara dua dalil itu ternyata sama-sama kuat jika tidak dapat ditarjih; dan
  4. Tasaqut ad-Dalalain; tidak memakai kedua dalil itu jika tidak ada peluang kompromi; dalam hal ini seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Misalnya, jika dua dalil yang bertentangan itu terdiri dari ayat Al-Qur’an, maka setelah tidak dapat dikompromikan, hendaklah dirujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya.[7]

Menurut kalangan Syafi’iyah dan Malikiyah seperti yang dijelaskan wahbah az-Zuhaili, jika terjadi ta’rud antara dua dalil, maka lanhkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. al-Jam’u wa tarjih; membuat kompromi antara kedua dalil selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada hanya memfungsikan satu dalil saja. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang menyatakan ;

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari…” (QS. 2:234)

Dan lagi Allah SWT berfirman,

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah samapai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya allah menjadikan baginya kemnudahan dalam urusannya.” (QS. 65;4).

Ayat pertama bersifat umum, yaitu setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik hamil atau tidak hamil wajib beridda selama empat bulan sepuluh hari. Ayat kedua juga bermakna umum. Yaitu setiap wanita hamil yang ditinggal mati suaminya atau bercerai hidup wajib beriddan sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian, sepintas terbaaca dari kedua ayat tersebut saling bertentangan. Namun pertentangan itu, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, ahli usul fiqh dari irak, dapat dikompromikan sehingga keduanya berfungsi. Keduanya dikompromikan dengan menyatakan bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa terpanjang dari dua bentuk iddah yang disebut oleh kedua ayat di atas, yaitu sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Artinya jika perempuan itu melahirkan sebelum samapai 4 bulan 10 hari sejak suaminya meninggal, maka iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari, dan jika sampai 4 bulan 10 hari, perempuan itu belum juga melahirkan, maka iddahnya samapai ia melahirkan.

  1. Mentarjih, jika tidak dapat dikompromikan.
  2. Nâsikh wa mansukh. Meneliti mana diantara kedua dalil itu yang lebih dahulu turun atau di tetapkan, jika tidak ada peluang untuk mentarjih. Jika diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di-Nâsikh oleh dalil yang kemudian.
  3. Tasaaqut ad-Dalalain. Jika tidak mungkin diketahui mana yang terdahulu, maka kedua dalil itu tidak dapat digunakan. Dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil lain yang lebih rendah bobotnya.

Perlu dicatat bahwasanya tidak akan ada pertentangan yang hakiki antara dua ayat atau dua hadis yang sahih, antara ayat dan hadis yang sahih. Apabila tampak ada pertentanagan antara dua nash dari nash-nash ini, maka sebenarnya ia adalah pertentangan yang lahiriyah saja, sesuai dengan yang nampak pada akal pikiran kita. Ia bukan pertentangan yang hakiki. Karena pembuat hukum yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana tidak mungkin mengeluarkan suatu dalil yang menghendaki hukum pada satu kasus, dan mengeluarkan dalil lain pada kasus itu juga yang menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum tersebut pada waktu yang sama. Ada beberapa prosedur yang disampaikan para ulama yang berhubungan dengan ta’arudl (pertentangan) dua dalil atau lebih. Ada beberapa pendapat yang dimunculkan di kalangan para ulama’.

 

Dengan mencermati referensi kitab-kitab ulama Syafi’iyah dalam metode menolak pertentangan, dapat penulis simpulkan bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk menghindarkan pertentangan dua dalil adalah dengan mengompromikan kedua nash tersebut. Kedua, jika tidak dapat dikompromikan, maka nash yang datang lebih akhir dapat me-nasakh nash yang datang lebih dahulu. Ini bila dapat diketahui masa datangnya kedua nash tersebut. Ketiga, jika tidak diketahui nash mana yang datang lebih akhir, maka tindakan yang diambil adalah dengan men-tarjih salah satu nash. Keempat, jika tidak bisa dilakukan, maka dilakukan takhyir  dan kelima dengan jalan menggugurkan kedua nash tersebut sebagai dasar beramal menurut sifat qath’i dan dzanni-nya.[8]

 

  1. C.     Pendapat Terkuat dalam Menolak Pertentangan

 

Dengan mencermati penjelasan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah juz 3, kendatipun penjelasannya sangat singkat bahwa metode yang beliau lakukan dalam menolak pertentangan adalah berturut-turut: jama’ (kompromisasi), nasakh (menghapus ketentuan hukum suatu dalil), dan selanjutnya tarjih (mengunggulkan salah satu dalil). Selain pendapat yang paling kuat, pendapat ini juga merupakan pendapat jumhur ulama hadits dan ulama fikih.[9]

Dalam hal ini, jama’ lebih didahulukan dari pada nasakh dan tarjih. Alasannya karena, mengompromikan dua dalil yang terlihat saling bertentangan adalah lebih baik dari pada menggugurkan salah satunya. Masih menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka yang pokok untuk suatu dalil adalah mengamalkan bukan mengabaikan. Artinya, menjadikan untuk mengamalkan keduanya sekaligus adalah lebih utama dibanding mengabaikan salah satu dari keduanya.[10]

Adapun perihal nasakh lebih didahulukan dari pada tarjih, di kalangan ahli ushul tidak ada perbedaan, termasuk ulama-ulama madzhab Hanafiyah maupun Syafi’iyah. Nasakh berarti mengamalkan dalil yang menasakh dan meninggalkan dalil yang dinasakh. Tarjih berarti mengamalkan dalil yang diunggulkan dan meninggalkan dalil yang tidak diunggulkan. Akan tetapi, nasakh adalah produk (ketetapan) dari Allah Swt, sedangkan tarjih hasil ketetapan para mujtahid (manusia). Oleh karena itu, jelaslah bahwa ketetapan Allah lebih utama dari pada ketetapan menusia.Hanya saja, perlu menjadi catatan bahwa tarjih hanya ada pada dalil-dalil yang bersifat dzanni, dan tidak boleh terjadi pada dalil-dalil yang bersifat qath’i, karena tidak akan terjadi pertentangan di antara dalil-dalil yang qath’i[11].

Pendapat al-Alamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ini selaras dengan pendapat ulama-ulama madzhab Syafi’iyah, namun berbeda dengan pendapat ulama-ulama madzhab Hanafiyah –yang dalam hal ini ulama kontemporer Dr. Muhammad Wafaa-pun lebih menguatkan pendapat madzhab Hanafiyah. Hal ini menunjukkan sikap konsistensi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam pendapatnya, bahwa pertentangan itu sebetulnya tidak pernah terjadi pada dalil-dalil qath’i.[12]

Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah secara garis besar terbagai menjadi 2 metode yang digunakan oleh mujtahid yaitu Metode Hanafiyah dan Metode Syafi’iyah. Hanafiyah Membagi Usaha-usaha Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah menjadi 4 tahap yaitu Naskh, Tarjih, Jam’u wa Taufiq, dan Tasaqut al-Dalalain.[13] sedangkan Metode Syafi’iyah digunakan oleh ulama Syafi’iyah, yang juga digunakan oleh ulama Malikiyah, HaNabilah dan zahariyah. Terbagi menjadi 4 tahap yaitu: Al-Jam’u wa Taufiq, Tarjih, Naskh, dan Tasaqut al-Dalalain Dalam Pembahasan ini Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah lebih mengarah kepada pemahaman ulama Syafi’iyah yaitu Metode Syafi’iyah.[14]

  1. D.     Problema Hubungan Antara Ayat Dengan Sunnah.

 

Sebenarnya banyak sekali problematika antara ayat-ayat qur’an sendiri dan ayat ayat al-qur’an dengan hadist Nabi, hal ini menunjukkan adanya keberagaman dan permasalahan yang kompleks yang tidak hanya menyelesaikan satu permasalahan saja. Al-qur’an sebagai sumber dalil yang urgen dan menduduki ke tatanan yang primer membutuhkan penjelas dari maksud yang terkadang disebutkan dengan global dan masih mencakup hal umum, kalau hal itu terjadi, penjelasan barangkali bisa didapati di ayat yang lain, dan kalau tidak didapati penjelasan di ayat lain, maka solusinya ia menggunakan hadits sebagai penjelas maksud dari ayat tersebut, ada banyak macam problematika di antara keduanya, namun di makalah ini kami akan membahas tiga macam problematika dalam ayat al-qur’an dan hadits yang meliputi permasalahan ‘am-khash, muthlaq-muqayyad, dan yang terakhir Nâsikh-mansukh. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa terjadinya pertentangan dua dalil atau lebih disyaratkan untuk memiliki kualitas yang seimbang, semisal alqur’an dengan al-qur’an, atau dengan hadits mutawatir, sehingga tidak mungkin adanya pertentangan antara dua dalil yang tidak selevel misalnya dalil alqur’an dengan hadits ahad, mengapa demikian?, karena al-qur’an adalah dalil yang qath’I dan hadits ahad adalah dalil yang lebih mendekati dzanni.

 

  1. 1.      Am dan Khash
  2. a.      ‘amm.

Lafadz al-‘aam ialah yang menunjukkan tercakup dan termasuknya semua satuan-satuan yang ada dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut. Lafadz  ﻤﻥﺃﻠﻗﻰ (barang siapa melemparkan) dalam hadits yang berbunyi:

ﻤﻥ ﺃﻠﻗﻰ ﺴﻶﺣﻪ ﻓﻬﻭﺁ ﻤﻥ     adalah lafadz umum yang dapat menunjukkan tercakupnya setiap orang yang melemparkan senjatanya, tanpa membatasi kepada perseorangan tertentu.

Keumuman termasuk sifat lafadz karena merupakan dalalah lafadz yang di dalamnya tercakup semua satuannya. Apabila lafadz ini hanya menunjukkan satu satuan seperti seorang laki-laki, atau dua satuan seperti dua orang laki-laki, atau kelompok beberapa satuan seperti yang dapat dihitung seperti beberapa laki-laki, sekelompok kaum, seratus atau seribu, maka semua itu bukan termasuk lafadz yang umum.

Terdapat perbedaan antara al-‘Aam dan al-Muthlaq, al-‘Aam menunjukkan tercakupnya semua satuan dari seluruh satuannya, sedangkan al-Muthlaq hanya menunjukkan satuan atau beberapa satuan yang menonjol, bukan kepada semua satuannya. Sebagaimana pendapat para ulama ushul : ﻋﻤﻮﻡﺍﻠﻌﺎﻡ ﺸﻤﻮﻠﻲّ ﻮﻋﻤﻮﻡﺍﻠﻤﻄﻠﻕ ﺒﺩ ﻠﻲّ  “keumuman al-‘Aam bersifat menyeluruh dan keumuman al-Muthlaq bersifat resperentif (mewakili). Jadi, lafadz al-“Am dapat memperoleh satuan-satuan di dalamnya sekaligus dan al-Muthlaq hanya memperoleh satuannya yang menonjol.[15]

 

Lafadz-Lafadz Al-‘Am

Untuk mengetahui dan menentukan lafadz-lafadz ‘Aam, diperlukan pemahaman mendalam terhadap gramatika bahasa arab terutama yang membahas morfologi pararel (shorf) dan sintaksis pararel (nahwu). Dari situ akan diketahui maksud dan  tujuan  nash  apakah  arahannya umum atau khusus. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa mengetahui bahasa arab memiliki porsi sebesar 50% untuk mengetahui ilmu ushul fiqh. Patutkah orang yang tidak memahami gramatika bahasa arab menjadi mujtahid?.

Hasil analisa dan pengkajian terhadap mufrodat dan ungkapan dalam bahasa arab menyimpulkan beberapa lafadz yang arti bahasanya menunjukkan keumuman dan mencakup keseluruhannya. Dari beberapa referensi buku ushul fiqh yang ada, tidak ada perbedaan pendapat mencolok dalam penjelasan lafadz-lafadz al-‘am tersebut. Di bawah ini secara singkat akan dipaparkan pengklasifikasian lafadz-lafadz ‘am yang sering dipergunakan:

  1. Lafadz-lafadz yang bermakna jamak, seperti;kullu, jami’, kaaffah, ma’asyir.
  2. Lafadz-lafadz jamak atau mufrad yang dima’rifatkan dengan Al-Jinsiyyah atau idhafah, berikut masing-masing contohnya;al-dzunubu, alsariq, althahuru.
  3. Isim nakirah yang dinafikan (dicegah) atau yang disyaratkan, seperti contoh;laa ikraha, laa tushalli ‘ala ahadin minhum maata abada.
  4. Isim nakirah yang mutsbat (ditetapkan), tidak mengandung pengertian umum seperti yang terdapat dalam ayat إنّ الله يأمركم أن تذبحوابقرة kecuali bila terdapat qorinah (tanda), contohnya لهم فيها فاكهة ولهم مايدّعون .
  5. beberapa isim maushul.
  6. Isim-isim syarat
  7. Isim isim istifham

Semua lafadz-lafadz dalam contoh di atas dipergunakan untuk pengertian yang bersifat umum karena mencakup setiap kesatuan yang ada di dalamnya, jika ada lafadz ‘am tetapi tidak mengandung sebuah keumuman maka lafadz itu adalah bentuk aligori (majazi) yang keberadaannya membutuhkan qorinah.[16]

Dalalah al-‘am

Terdapat perbedaan pendapat mengenai karakteristik dalalah al-‘am yang tidak mengkhususkan semua satuannya, apakah pasti atau dugaan.  Menurut sebagian ulama ushul –di antaranya Syafi’iyyah- dalalah al-’am tersebut menunjukkan keumuman dan bersifat dugaan, apabila dikhususkan maka sisa satuan al-‘am juga dalalahnya dugaan. Ulama ushul lain, termasuk di dalamnya Hanafiyyah berpendapat bahwa al-‘am yang tidak dikhususkan bersifat pasti sedangkan sisa satuan setelah pengkhususan adalah dzanni (bersifat dugaan).

Pembagian al-‘am

Melalui pengkajian terhadap nash-nash, al-‘am dibagi menjadi tiga macam;

  1. ‘Am yang secara pasti bermaksud keumuman, sebagaimana firman Allah:

وََمَا مِن دَابَّةٍ فِى الأرضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزقُهَا. (هود :٦ )

Artinya: “Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah pasti memberi rizkinya”.

  1. ‘Am yang secara pasti dimaksudkan sebagai kekhususan. Seperti Firman Allah SWT:

وَلله على الناس حِجُّ البَيتِ. ( ال عمران : ۹۸)

Artinya: “Menunaikan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah”.

  1. ‘Am yang dikhususkan, yaitu al-‘am al-muthlaq yang tidak disertai qorinah yang meniadakan kemungkinan pengkhususannya atau ditiadakan dalalahnya, seperti nash yang di dalamnya terdapat lafadz-lafadz ‘am dan tidak ada qorinah lafadz, akal atau kebiasaan yang bias menentukan kekhususan ataupun keumumannya sehingga keumumannya menjadi khusus sampai ada dalil yang mengkhususkannya, contoh;    والمطلقات يتربّصن بأتفسهنّ ثلا ثة قروء] “perempuan-perempuan yang dithalaq itu menunggu”. Menurut imam al-Syaukani, al-‘am yang dimaksudkan sebagai kekhususan adalah al-‘am yang ketika diucapkan disertai qorinah yang dapat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-‘am itu ialah khusus bukan umum.[17]
  2. b.      Khash

Lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan perseorangan tertentu seperti “Mushtofa”, satuan jenis seperti “laki-laki”, atau beberapa satuan yang terbatas seperti “seratus, seribu”, dan lafadz-lafadz lain yang menunjukkan beberapa bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup satuan-satuan tersebut.[18]

Hukum Khash

Bila ada suatu lafadz khash dalam nash syar’iy maka makna yang khash yang ditunjuk oleh lafadz itu adalah qath’iy (قطعى ) bukan dhonny ( ظنّى) contohnya:

والمطلقات يتربَّصنَ بِأنفسهنّ ثلاثة قروء  . البقرة : ۲۲۸

Artinya: “Dan wanita-wanita yang dithalaq suaminya itu hendaklah menunggu iddah mereka selama tiga kali quru’ (haid atau suci). (Al Baqarah : 228).

Lafadz tsalatsah di situ adalah khash dan maknanya qath’iy.

Salah satu contoh ‘am dan khash antara ayat al-qur’an dengan al-hadits adalah permasalahan sebagai berikut. Menurut zhahir nash Al-Qur’an, bahwa seseorang masuk surga karena amal ibadahnya. Hal ini dapat kita temukan pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an, antara lain:

Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS An-Nahl:32)

Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS Al-A’raaf:43)

Menurut zhahir nash Hadis Nabi Saw., bahwa amal ibadah itu tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, bahkan tidak pula menjauhkan seseorang dari azab api neraka, melainkan karena rahmat Allah semata.

Dalam kitab Shahih Muslim terdapat hadis yang menyebutkan:

Dari jabir, ia berkata: saya pernah mendengar Nabi Saw. bersabda: “Amal saleh seseotang diantara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga dan tidak dapat menjauhkannya dari azab api neraka dan tidak pula aku, kecuali dengan rahmat Allah.” (Riwayat Muslim; kitab Shahih Muslim, Juz II, halaman 528)

Dalam riwayat lain bunyinya begini:

Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: “Amal saleh seseorang diantara kamu sekali-kali tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Hai Rasulullah, tidak pula engkau?” Rasulullah menjawab, “Tidak pula aku kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku.” (Riwayat Muslim; kitab Shahih Muslim, Juz II, halaman 528)

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi rahmat Allah dan karuia-Nya, kemi telah menemukan dalam kitab Shahih Muslim, lebih dari empat buah hadis banyaknya.

Imam Ahmad Ash-Shawi Al-Maliki, dalam kitab tafsirnya Ash-Shawi; ketika mengompromikan kedua dalil tersebut, beliau berkata:

Jika engkau berkata, telah terdapat keterangan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: “Seseorang sekali-kali tidak masuk surga dengan sebab amalnya.” Rasulullah ditanya, “Dan tidak pula engkau, hai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Dan aku pun tidak, kecuali Allah melimpahkan rahmat-Nya.” Lalu Imam Ash-Shawi menjawab, “Bahwasanya amal yang tersebut dalam ayat Al-Qur’an itu ialah amal yang disertai dengan fadhal (karunia Allah), sedangkan amal yang dimaksud dalam hadis Nabi itu ialah amal yang tidak disertai karunia Allah.”[19]

Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim; ketika mengompromikan kedua dalik tersebut diatas beliau menjelaskan: Dan dalam kenyataan hadis-hadis ini ada petunjuk bagi ahli haq, bahwasanya seseorang tidak berhak mendapat pahala dan surga karena amal ibadahnya. Adapun firman Allah Ta’ala: “Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan,” dan “Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan,” dan seumpama keduanya dari beberapa ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwasanya amal ibadah itu dapat memasukkan ke dalam surga, maka firman Allah itu tidak bertentangan dengan beberapa hadis ini. Akan tetapi, ayat-ayat itu berarti bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga karena amal ibadahnya, kemudian mendapat taufik untuk melakukan amal ibadah itu dan mendapat hidayah untuk ikhlas dalam ibadah sehingga diterima di sisi Allah, adalah berkat rahmat Allah dan karunia-Nya.[20]

  1. 2.        muthlaq-muqayyad.

Muthlaq secara bahasa artinya “tidak terikat”, kebalikan dari muqayyad (terikat). Secara istilah ada beberapa pengertian yang dihimpun oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya “Ushul Fiqh”, yang diambil dari berbagai sumber, yaitu :

Menurut Khudhari Beik, muthlaq ialah lafazh yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzhi.

Menurut Abu Zahrah, muthlaq ialah lafazh yang memberi petunjuk terhadap maudhu’nya tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat  sesuatu menurut apa adanya.

Ibnu Subki memberikan definisi bahwa muthlaq adalah lafazh yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa.

Dari ketiga pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa muthlaq adalah: “lafazh yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh afrâd (bagian-bagian) di dalamnya”.[21]

Contoh, firman Allah berikut ini :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.” (QS al-Mujâdalah, 58: 3)

 

Lafazh “raqabah” (hamba sahaya) termasuk lafazh muthlaq yang mencakup semua jenis raqabah (hamba sahaya) tanpa diikat atau dibatasi sesuatu yang lain. Maksudnya bisa mencakup raqabah laki-laki atau perempuan, beriman atau tidak beriman.  Jika dilihat dari segi cakupannya, maka lafazh muthlaq adalah sama dengan lafazh ‘am. Namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang prinsip, yaitu lafazh ‘am mempunyai sifat syumûliy (melingkupi) atau kulliy (keseluruhan) yang berlaku atas satuan-satuan,  sedangkan keumuman dalam lafazh muthlaq bersifat badaliy (pengganti) dari keseluruhan dan tidak berlaku atas satuan-satuan tetapi hanya menggambarkan satuan yang meliputi.

Hukum yang datang dari ayat yang berbentuk muthlaq, harus diamalkan berdasarkan kemuthlaq-annya, sebagaimana QS al-Mujadalah, 58: 3 di atas. Dengan demikian kesimpulan hukumnya adalah bahwa “seorang suami yang men-zhihar isterinya kemudian ingin menarik kembali ucapannya, maka wajib memerdekakan hamba sahaya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman”.

Pengertian Muqayyad

Muqayyad secara bahasa artinya “sesuatu yang terikat atau yang diikatkan kepada sesuatu”. Pengertiannya secara istilah ialah: “suatu lafazh yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan suatu”, seperti ‘sifat’. Contohnya ialah: lafazh “raqabah mukminah” (hamba sahaya yang beriman) yang terdapat dalam firman Allah :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Kata “raqabah” (hamba sahaya) dalam ayat ini memakai qayid atau ikatan yaitu mu’minah. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah siapa pun yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa sengaja, maka dikenai denda atau diyat, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Oleh karena itu, setiap ayat yang  datang dalam bentuk muqayyad, maka harus diamalkan berdasarkan qayid  yang menyertainya, seperti ayat raqabah di atas.

  1. 3.      Nâsikh-Mansukh.

Secara etimologis, menurut Subhi al-Shalih, ada beberapa pengertian Nâsikh terutama ketika kita merujuk pada beberapa ayat al-Qur’an. Pertama, Nâsikh diartikan sebagai Izâlah, yaitu penghilangan. Pengertian ini diambil dengan merujuk pada ayat “Allah menghilangkan apa yang dihapuskan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya” (QS. al-Hajj : 52). Kedua, Nâsikh berarti pergantian (tabdil). Hal ini merujuk pada ayat, “dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya” (QS. al-Nahl : 101). Ketiga, Nâsikh diartikan sebagai tanâsukh al-mawarits, pemindahan warisan dari satu orang kepada orang lain. Dan Ketiga, Nâsikh diartikan sebagai al-Naql, (menukil atau memindahkan). Salah satu ayat yang menyinggung pengertian ini adalah inna kunna nastansikh-u ma kuntum ta’malun (sesungguhnya kami memindahkan amal perbuatan kedalam lembaran-lembaran (catatan amal). Sementara Mansukh adalah yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya.[22]

Secara terminologi, Manna al-Qattan menyebutkan Nâsikh adalah :

Mengangkat (menghapuskan) hukum syara’ dengan dalil hukum (khitab) syara’ yang lain. Tetapi penghapusan ini tidak termasuk al-bara’ah al-ashliyah, yang bersifat asli, kecuali disebabkan mati atau gila ataupun penghapusan dengan ijma’ atau qiyas. Akan tetapi, batasan ini ditolak oleh sebagian Ulama’, karena luasnya batasan tersebut, sehingga tidak jelas mana yang mukhassis dan mana yang muqayyid. Lalu munculah batasan Nâsikh yang lebih sempit, yaitu;,ketentuan-ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu. Sehingga hukum yang berlaku adalah yang telah ditetapkan terakhir.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Nâsikh-Mansukh mensyaratkan ;

  1. Hukum yang di-mansukh adalah hukum syara’.
  2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah hukum syara’ yang datang lebih kemudian, yang hukumnya mansukh.
  3. Hukum yang mansukh, hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu.[23]

Jika ketiga syarat tersebut, disepakati menjadi grand desain bagi adanya istilah Nâsikh-Mansukh, maka Nâsikh hanya belaku pada dataran perintah dan larangan an sich, dan tidak terjadi pada khabar atau berita, seperti janji (al-Wa’d), dan ancaman (al-Wa’id), selama perintah dan larangan tersebut tidak menyentuh pada persoalan pokok-pokok ibadah dan mu’amalah, aqidah, etika dan akhlaq.Dan yang menjadi kriteria adanya Nâsikh-mansukh ini adalah 1), Karena adanya sebuah hukum (syara’). 2), Karena adanya pertentangan (ta’arudl) antara satu hukum dengan hukum lainnya. Dan 3), al-Ayat al-Mansukhah itu turun lebih dulu dari pada al-Ayat al-Nâsikh.

Muncul persoalan, ketika kajian Nâsikh-mansukh ini masuk pada wilayah Nâsikh al-Qur’an dengan Sunnah. Imam Malik, Abi Hanifah, dan Imam Ahmad menerima Nâsikh model ini, meskipun hanya Nâsikh al-Qur’an dengan Hadits Mutawatir. Sementara Imam Syafi’i, Ahli Zahir, dan sebagian kelompok Imam Ahmad menolaknya, karena alasan tingkat kedudukan sunnah yang tidak sebanding dengan al-Qur’an.

Adapun contoh Nâsikh sunnah dengan al-Qur’an adalah ketika “tradisi” Nabi yang masih berkiblat di Bait al-Maqdis, dan enam bulan kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka turunlah ketetapan dari al-Qur’an (QS. al-Baqarah/2 : 144). Juga kebiasaan Nabi yang telah menetapkan bulan al-Syura sebagai bulan wajib puasa, lalu di kounter oleh al-Qur’an dengan turunnya sebuah ayat “maka barang siapa yang melihat bulan ramadhan, hendaknya berpuasalah ia” (QS. al-Baqarah/2 : 185). Akan tetapi, model ini pun ditolak oleh al-Syafi’i, karena apa saja yang ditetapkan oleh Sunnah tentu didukung oleh al-Qur’an, begitu juga sebaliknya, ketetapan al-Qur’an tentunya tidak bertentangan dengan Sunnah. Sehingga antara al-qur’an dan Sunnah saling bersinergi, tidak kontradiktif.

Nâsikh-Mansukh dalam al-Qur’an mempunyai tiga makna, Pertama, menunjuk pada pembatalan hukum yang dinyatakan dalam kitab-kitab Samawi sebelum al-Qur’an. Kedua, menunjuk pada penghapusan sejumlah teks ayat-ayat al-Qur’an dari eksistensinya, baik penghapusan teks dan hukum yang terkadung didalamnya sekaligus (naskh al-hukm wa al-tilawah), maupun penghapusan teksnya saja, sementara hukumnya tetap berlaku (naskh al-tilawah duna al-hukm), dan Ketiga, menghapus ayat-ayat yang turun lebih awal oleh ayat-ayat yang turun kemudian atau belakangan, tetapi teks atau ayat terdahulu masih tetap terkandung didalam al-qur’an (naskh al-hukm duna al-tilawah).[24]

Contoh hukum ayat yang dinasakh oleh hadits adalah sebagai berikut:

Pada surat al-baqarah ayat 180 yang artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf,[25] (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Dikatakan hukumnya terhapus oleh ayat mawaris, dan ada yang menyatakan sebab hadits Nabi yang artinya:

“sesungguhnya Allah telah memberi hak pada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk pewaris!”[26]

PENUTUP

Secara etimologi (bahasa), kata “al-Ta’arudh” terbentuk dari kata dasar “‘a’rada” yang berarti “menghalangi”, “mencegah”, atau “membandingi”. Secara Istilah ta’arudh al- adillah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur’an dengan ayat yang lain, hadits mutawatir dengan hadits mutawatir yang lain, hadits shad dengan hadits shad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.  Menurut beberapa ahli ushul fiqh diantaranya yang dikemukakan oleh    Amir Syarifudin mena’rifkan ta’arudh dengan berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ta’arudh secara singkat, yaitu kontradiksi antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya. Dari beberapa definisi tersebut memberi titik penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa ta’arud itu merupakan pembahasan dua dalil yang saling bertentangan. menurut al-Zarkashi didefinisikan sebagai: “Perbandingan dua dalil dengan sifat cara saling mencegah”. Sedang menurut al-Asnawi:“Berbandingnya dua hal (perkara), dimana masing-masing pernyataannya saling bertentangan.” Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan ta’arud sebagai salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain”. Pada dasarnya seperti ditegaskan Wahbah al-Zuhaili, tidak ada pertentagan dalam kalam Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu adanya anggapan ta’arudh antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya.

Menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah jalan yang ditempuh jika terjadi ta’arud secara global adalah :

  1. Nâsikh wa mansukh.
  2. tarjih
  3. al-Jam’u wa tarjih;
  4. Tasaqut ad-Dalalain

Menurut kalangan Syafi’iyyah ada empat cara menyelesaikan pertentangan dua dalil dengan menggunakan urutan sebagai berikut:

  1. al-Jam’u wa tarjih
  2. Mentarjih, jika tidak dapat dikompromikan.
  3. Nâsikh wa mansukh.
  4. Tasaaqut ad-Dalalain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, Darul Qolam cetakan ke 12.

Abdul Wahab Khalaf. “Ushulul fiqh, (Dar el-Fikr; Lebanon),

Ali Yafi, 1994 .“Nasikh-Mansukh dalam al-Qur’an” dalam Budhy Munawar-Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta : Paramadina..

Al-Nabhani Taqiy al-Din, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Op.Cit. juz 3

Al-Qattan Manna Khalil, 1983. Mabahis fi Ulum al-Qur’an.

Aly Hasbullah. Ushul al-Tasyri’ al-Islami,

Al-Zuhaili, Wahbah Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dra al-Fikr,2001), Cet.ke-2, h. 961-962.)

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Firdaus. Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif.(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),hal.193-198.

Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-KaidahHukum Islam, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, Juli 2000.

Kitab Syarah Shahih Muslim, juz XVII,

Mukhtar Yahya dan Drs. Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam. (Bandung :Al-Ma’rif,1993)

Wafaa, Muhammad, Dr., Ta’arud al-Adillati al-Syar’iyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha, Terj. Muslich, S., Bangil, Al-Izzah, 2001

Wafaa, Muhammad, Ta’arud al-Adillati al-Syar’iyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha, Terj. Muslich, S., Bangil, Al-Izzah, 2001.


[1] Mukhtar Yahya dan Drs. Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam. (Bandung :Al-Ma’rif,1993), h. 417

[2] Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 204

[3] Ibid, hal. 205

[4] Wafaa, Muhammad, Ta’arud al-Adillati al-Syar’iyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha, Terj. Muslich, S., Bangil, Al-Izzah, 2001.hal. 122-130

 

[5] Wafaa, Muhammad, Dr., Ta’arud al-Adillati al-Syar’iyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha, Terj. Muslich, S., Bangil, Al-Izzah, 2001.hal. 123

[6] Ibid, 123-125

 

[7] Seperti apabila terdapat dua ayat yang saling bertentangan, maka keduanya tidak boleh diamalkan dan harus mencari hadits sebagai dasar untuk beramal. Apabila hadits tersebutpun bertentangan dengan hadits lainnya, maka keduanya juga harus digugurkan dan mengamalkan pendapat (qaul) sahabat sebagai dasar beramal, bagi yang mengakui qaul sahabat sebagai dalil syara. Atau dengan mengamalkan qiyas jika terdapat qaul sahabat. Sebagai contoh, al-Qur’an surat al-Muzzammil ayat 20  ِdengan al-Qur’an surat al-A’raf ayat 204,  Ayat pertama dengan sifat ‘am (universal)nya menunjukkan kewajiban membaca bagi makmum. Sedangkan ayat kedua, menggugurkan membaca bagi makmum, karena ayat tersebut hanya mewajibkan makmum untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Menurut mayoritas ahli tafsir, kedua ayat ini turun dengan berkenaan dengan masalah shalat. Karena kedua ayat ini saling bertentangan, maka harus mencari dalil lain yang kedudukannya lebih rendah sebagai dasar beramal, yaitu hadits. Menurut riwayat Jabir, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda: “Barang siapa shalat berjama’ah, maka bacaan imam juga bacaannya.” (HR. Thabrani, hadits ini matruk). Menurut ulama-ulama Hanafiyah hadits ini dapat dijadikan dasar hukum sekalipun di antara rawi-rawinya ada yang lemah (dha’if), yaitu Jabir al-Ju’fi. Karena hadits ini diriwayatkan oleh sanad yang banyak dan didukung oleh hadits-hadits lain. Mereka juga berpendapat bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan hadits: “Tidak ada shalat kecuali dengan membaca al-Fatihah” (HR. Jama’ah dari Ubadah bin Shamit). Karena maksud hadits ini adalah meniadakan keutamaan shalat (Lihat Hasyiyat ar-Rahawi) bukan menetapkan tidak sahnya shalat.

[8] Secara Bahasa Naskh mengandung dua pengertian yaitu penghapusan atau peniadaan, dan pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Para ushuliyun mena’rifkan istilah ini yaitu suatu Penjelasan tentang berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil Syara’ yang datang kemudian. (lihat Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dra al-Fikr,2001), Cet.ke-2, h. 961-962.)

[9] Taqiy al-Din an-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Op.Cit. juz 3, hal. 490-494.

[10] Ibid, hal. 495

[11] Lihat Taqiy al-Din an-Nabhani, Op.Cit. juz 3, hlm. 491.

[12] Ibid, hal. 496

[13] Firdaus. Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif.(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),hal.193-198.

[14] Ibid, 198-201

[15] Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, Darul Qolam cetakan ke 12. hal. 181-182.

[16] Ibid, hal. 183-185

[17] Abdul Wahab Khalaf. “Ushulul fiqh, (Dar el-Fikr; Lebanon),hlm. 327-329

[18] Aly Hasbullah. Ushul al-Tasyri’ al-Islami, hlm. 182

[19] Tafsir Shawi II:75

[20] Kitab Syarah Shahih Muslim, juz XVII, halaman 160-161.

[21] Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-KaidahHukum Islam, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, Juli 2000.hal.120-136

 

[22] Ali Yafi, 1994 .“Nasikh-Mansukh dalam al-Qur’an” dalam Budhy Munawar-Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta : Paramadina.hal. 36

 

[23] Manna Khalil al-Qattan, 1983. Mabahis fi Ulum al-Qur’an, hal 232-235

 

[24] Ibid, hal. 235-243

[25] Ma’ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

[26] Al-Qaththan, Mabahis…..hal. 243

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *